Semua PTT-GTT Harus Dapat Jaminan Kesehatan Nasional

Semua Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) di Pemkot Surabaya, harus dapat jaminan kesehatan nasional (JKN).

Desakan ini disampaikan Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya, menyikapi belum dijaminnya para PTT dan GTT di Pemkot Surabaya dengan JKN lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Baktiono, selain PTT dan GTT, masih ada anggota Satpol PP dan Bakesbang Linmas di Pemkot Surabaya yang tidak diberikan JKN. “Anggaran untuk mereka memang tidak disiapkan khusus dalam APBD, untuk itu, dewan minta agar pemkot segera menganggarkan JKN,” ujar Baktiono, Jumat (10/1/2014).

Baktiono menambahkan, status PTT-GTT bukan PNS yang dapat JKN, untuk itu nasib mereka harus dipikirkan dan diperjuangkan.

“Tidak hanya pekerja di lingkungan pemkot, tapi para pekerja swasta lain yang pendapatannya masih rendah atau di bawah UMK, maka mereka wajib dapat program BPJS,” tegas Baktiono.

Agar program itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka DPRD Surabaya akan minta pada Disnaker Surabaya untuk menyerahkan daftar nama setiap pekerj di semua perusahaan, disertai alamat yang jelas dan jenis pekerjaanya, termasuk pendapatan yang mereka terima, sehingga program BPJS untuk mereka tidak salah sasaran. (tas/rs)