Presiden Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Berbagai Bentuk Diskriminasi dan Aksi Rasisme

Joko Widodo Presiden menegaskan, segala bentuk diskriminasi terhadap suku dan etnis merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Maka dari itu, Presiden memerintahkan Jenderal Polisi Tito Karnavian Kapolri untuk menindak tegas aksi rasisme yang berpotensi menyulut konflik seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Papua.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi Presiden dalam keterangan pers yang disampaikan petang hari ini, Kamis (22/8/2019), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Saya telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menyebut kondisi dan situasi di daerah Papua sudah kembali normal, di mana masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasanya.

Supaya konflik di Tanah Papua tidak melebar, Jokowi mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama asal Papua dan Papua Barat, ke Istana Kepresidenan.

Nantinya, dalam pertemuan yang akan digelar pekan depan, Presiden dan para tokoh Papua akan membahas berbagai hal, antara lain percepatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi permintaan maaf yang disampaikan sejumlah kepala daerah kepada masyarakat Papua, atas insiden yang memicu ketegangan.

Permintaan maaf itu, kata Jokowi, merupakan bentuk kebesaran hati untuk saling menghormati serta saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

“Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” tegas Jokowi.

Sebelum mengakhiri keterangannya, Jokowi Presiden mengungkapkan, tingkat pengamanan di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat sudah diturunkan, seiring dengan situasi dan kondisi yang kondusif.

Informasi yang disampaikan Presiden itu berdasarkan laporan Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang sekarang berada di Papua. (rid/tin/ipg)