Pilkada 2020, Pemimpin Harus Berorientasi Keadilan

Pemimpin daerah harus memiliki orientasi pada keadilan. Mohammad Nasih Rektor Unair mengatakan, keadilan sosial akan semakin sulit dicapai dalam kondisi disrupsi yang terjadi saat ini.

“Diperlukan pemimpin yang punya orientasi kesitu (keadilan sosial, red). Yang tidak hanya cari jabatan dan balik modal. Parpol, masyarakat, akademisi, politisi, harus bisa bergerak ke arah yang sama,” ujarnya.

Menurut Nasih, saat ini telah muncul banyak ancaman pada keadilan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan sosial, marjinalisasi, dan penguasaan sumber daya pada orang-orang tertentu saja.

“Di era disrupsi, ada banyak ancaman untuk terjadinya kesenjangan sosial, ketidakadilan, marginalsasi, dan lain-lain. Ini sangat mungkin terjadi. Sumber daya hanya teralokasi pada orang tertentu. Termasuk sumber daya pengetahuan yang tidak pada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Pemimpin yang terpilih dalam Pilkada serentak 2020 perlu mendatang di sejumlah daerah harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita harus benar-benar menjadikan ini kunci. karena kalau salah pilih, sebuah daerah bisa tidak maju. Kita ingin kedepan, jangan salah pilih,” kata Nasih.

Sebagai informasi, sebanyak 270 daerah di 9 provinsi akan menggelar Pilkada serentak pada 2020 mendatang. Di Jawa Timur sendiri, ada 19 daerah yang menggelar Pilkada tahun depan. Masing-masing yaitu Surabaya, Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri. (bas/tin/ipg)