Seribu Aset Belum Terdaftar, Pemprov Jatim Bentuk Satgas Aset

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset untuk menyelamatkan aset-aset Pemprov Jatim yang dikuasai pihak lain.

Satgas Aset ini akan terdiri dari sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur.

“Kemarin kami sudah rapat. Ada seribu lebih (aset) belum terdaftar. Kami siapkan satgas untuk menginvestarisasi sampai legalitas berupa sertifikat,” ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan ini setelah menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Agraria yang digelar di Kantor Kanwil BPN Jatim, Selasa (24/9/2019).

Dia akui, banyak aset pemprov yang masih sengketa dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah. Lalu ada 16 aset pemprov yang dikuasai pihak lain.

Pemprov sedang menginventarisasi masalah aset yang ada di sejumlah kabupaten/kota itu.

Khofifah mengatakan, banyak aset yang tidak dipagari ditempati warga. Di Dupak misalnya, ada 125 rumah dibangun di atas lahan Dupak Interchange, aset Pemprov.

Lalu di Cerme, Gersik. Rencana Pemprov Jatim membuat bumi perkemahan sampai tertunda, karena menurut Khofifah, lahannya ditanami padi dan jagung.

“Kami akan terus merapikan, karena itu kami koordinasi supaya ada satgas lintas pemprov yang juga melibatkan kejaksaan,” katanya.

Khofifah juga berharap, untuk aset-aset Pemprov Jatim yang tidak dalam sengketa bisa segera terdaftar di Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN.

“Kami akan maksimalkan tim internal, kerja sama dengan BPN, dan kejaksaan, serta Korsupgah KPK,” katanya.(den/iss/ipg)