Dana Pilwali 2020 Beres, KPU Rp84,6 M dan Bawaslu Rp27,9 M

Pemerintah Kota Surabaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilwali 2020, di Kantor Bakesbangpol Kota Surabaya, Senin (7/10/2019) petang.

Eddy Cristijanto Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama anggaran Pilwali 2020 untuk KPU sebesar Rp84.637.990.000. Pencairan akan dilakukan secara bertahap. Pada anggaran APBD tahun 2019 KPU dapat mencairkan Rp1.000.396.000.

Eddy mengatakan, untuk anggaran pengawasan Bawaslu sebesar Rp27.918.682.500 yang dicairkan tahap awal di APBD tahun 2019 sebesar Rp 737.022.500.

“Pencairan bertahap. Sisanya akan direalisasikan di tahun 2020 dalam tiga tahap,” kata Eddy usai penandatanganan di Kantornya.

Sementara, Nur Syamsi bersyukur akhirnya NPHD bisa ditandangani sehingga KPU bisa segera bekerja melaksanakan mandat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Alhamdulillah lancar NPHD. Kami bahagia bisa menandai pelaksanaan mandatori UU no.10 tahun 2016. Tapi sekaligus juga menandai amanat yang tidak mudah. Tidak hanya amanat menyelenggarakan Pilwali untuk menghasilkan pemimpin Surabaya, tapi juga amanat untuk bisa accountable dalam menggunakan uang rakyat,” kata Syamsi.

Syamsi mengatakan, setelah NPHD ditandatangani, pihaknya akan mengurus administrasi syarat pencairan anggaran. Lalu, pada 26 Oktober akan mulai sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan, dan 11 Desember sudah membuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. (bid/ipg)