Tidak Mau Disebut Tukang Stempel, Ketua DPR Berjanji Akan Mengkritik Kebijakan Pemerintah

Puan Maharani Ketua DPR RI periode 2019-2024 mengatakan, lembaga legislatif yang dipimpinnya akan berupaya mewujudkan sinergi yang lebih baik dengan pemerintah selaku lembaga eksekutif.

Menurut Puan, sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif harus dilakukan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Tapi, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, sinergi bukan berarti DPR berperan sebagai tukang stempel, yang memberikan persetujuan atas seluruh usulan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.

Dia mengklaim, DPR yang beranggotakan 575 orang perwakilan partai politik akan mengkritik pemerintah kalau ada hal yang dianggap tidak pro rakyat.

Puan bilang, DPR tidak akan memberikan persetujuan kepada usulan Pemerintah tanpa mempertimbangkan baik buruknya untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya bagi rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Puan Maharani, siang hari ini, Selasa (8/10/2019), dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, bersama Aziz Syamsuddin, Rachmat Gobel dan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR.

“Sinergi antara eksekutif dengan legislatif harus dilakukan sebanyak-banyaknya demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kami (DPR) cuma jadi ‘tukang stempel’ saja. Kalau apa yang dilakukan eksekutif tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tentu saja DPR boleh mengkritik, karena salah satu tugas kami adalah mengawasi pemerintah supaya arahnya tidak melenceng,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan Maharani berharap berbagai dinamika politik yang terjadi, tidak menjadi ganjalan dalam upaya mewujudkan sinergi antara Pemerintah dan DPR.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan, perbedaan sikap dan pandangan politik itu hal biasa.

Putri dari Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan menambahkan, jangan sampai perbedaan yang ada di lingkup politik memutus silaturahim dan memicu perpecahan antarsesama anak bangsa. (rid/tin/dwi)