Organisasi Anti Korupsi Minta Jokowi Terbitkan Perppu KPK Sebelum Dilantik

Beberapa organisasi anti korupsi di Surabaya meminta Joko Widodo Presiden menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan anti korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK sebelum dilantik pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

Beberapa organisasi yang terdiri dari Pusat Anti Korupsi dan Demokrasi (Pusad) Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Unair, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Unair, LBH Surabaya, KontraS Surabaya, dan Solidaritas Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Surabaya ini menuntut agar presiden mendengarkan aspirasi masyarakat di banyak daerah untuk membatalkan UU KPK hasil revisi melalui Perppu.

Iqbal Felisiano Pengurus CACCP FH Unair yang mewakili beberapa organisaai ini mengatakan, presiden memiliki kewenangan penuh secara konstitusional untuk menerbitkan perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa.

“Presiden harus sadar dan peka, akibat dari upaya legislasi yang sangat buruk ini, setidaknya telah mengakibatkan 4 korban jiwa dan ratusan lainnya terluka dalam demonstrasi yang sangat masif di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya ketika menggelar konferensi pers di kampus FH Unair pada Rabu (9/10/2019).

Ia juga menegaskan, jika penerbitan perppu bukan jalam penggulingkan presiden. Ini merespon beberapa komentar yang beredar jika perppu bisa berujung pada pemakzulan presiden.

“Kami ingin memberikan informasi dasar pada masyarakat, salah jika Perppu itu jalan menggulingkan presiden. Itu tidak ada hubungannya dengan penggulingan presiden. Kita hanya mau supaya KPK segera diselamatkan. Karena KPK punya track record baik dalam pemberantasan korupsi selama ini,” jelasnya.

Iqbal menegaskan, di sisa waktu yang hanya hitungan hari menuju pelantikan presiden, mereka masih percaya presiden akan menerbitkan Perppu KPK. Meski begitu, ia dan berbagai organisasi lain mengaku terus melakukan konsolidasi antar elemen di berbagai daerah.

“Kita akan tetap lakukan konsolidasi-konsolidasi di setiap daerah. Supaya masyarakat juga tetap tercerahkan dengan itu. Tapi sekali lagi, kita gantungkan harapan itu pada presiden,” katanya. (bas/dwi/rst)