Utang BPJS Kesehatan di Jatim 2,7 Triliun, Khofifah: Dana Talangan Tunggu Perpres

Sampai awal Oktober lalu, utang BPJS Kesehatan untuk Rumah Sakit se-Jawa Timur yang sudah jatuh tempo sejak dua bulan lalu mencapai Rp2,7 triliun.

Handaryo Deputi Direktur BPJS Kesehatan Jatim menyampaikan itu kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi, Rabu (9/10/2019).

Kepada Khofifah, Handaryo yang mengaku kurang enak badan karena memikirkan utang menjelaskan, umur utang itu sudah dua bulan dan berjalan tiga bulan.

Utang kepada rumah sakit kalau sampai tiga bulan belum terbayarkan juga, menurutnya, berpotensi mengganggu cash flow rumah sakit.

“Kalau kondisi cash flow terganggu pasti akan membuat kondusifitas manajemen di dalam Rumah Sakit juga terganggu,” ujarnya usai menemui Khofifah.

Karena itulah, dia meminta Khofifah sebagai perwakilan Gubernur yang mewakili pemerintah pusat di daerah untuk mendorong pencairan dana talangan APBN.

“Supaya pemerintah pusat, terutama melalui kementerian keuangan, bisa segera mencairkan dana talangannya. Supaya cash flow rumah sakit teratasi dengan cepat,” ujarnya.

Khofifah, usai pertemuan dengan Handaryo bersama sejumlah Kepala OPD berkaitan di lingkungan Pemprov Jatim, Rabu sore, mengatakan, koordinasi sudah dia lakukan.

“Saya sudah komunikasikan dengan Pak Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) dua kali. Saat beliau ke sini minggu lalu, dan dua hari lalu, saya ke Jakarta,” ujarnya.

Saat ke Jakarta, Khofifah mengaku membawa data-data dari rumah sakit di Jawa Timur yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari sejumlah RS di Jawa Timur yang dia bawa ke Jakarta, memang ada RS yang belum dibayar sampai dua bulan.

Kondisi ini, kata dia, memang mengganggu cash flow. Apalagi, biasanya keterlambatan pembayaran maksimal 10 hari, sekarang sampai dua bulan.

“Harapan kami, dari suasana yang dihadapi rumah sakit sekarang ini, ada support (dari pemerintah). Yang sudah terverifikasi bisa segera terbayarkan,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, dia juga sudah mendapat penjelasan dari Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan. Anggaran dana talangan BPJS Kesehatan itu sebenarnya sudah siap.

“Saya sendiri yang ke Pak Wamenkeu. Beliau bilang PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya sudah siap, uangnya juga siap. Tinggal menunggu Perpres-nya,” kata Khofifah.

Gubernur Jatim enggan memastikan, kapan Perpres itu bisa keluar sehingga dana talangan itu bisa segera cair sesuai harapannya dan harapan RS di Jatim.

“Ini bukan wilayahku, rek. Yang jelas, kami sudah ke pusat mengkomunikasikan ini,” katanya.(den/dwi/rst)