PKS Siap Jadi Satu-satunya Parpol Parlemen di Luar Koalisi Pemerintah

Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, partainya ambil posisi di luar pemerintahan periode 2019-2024 alias tidak mau masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hidayat mengatakan, sikap tegas itu merupakan upaya menyelamatkan marwah demokrasi. Karena, sekarang hampir semua parpol yang punya wakil di DPR RI, cenderung ingin ikut barisan pendukung Pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat, Rabu (16/10/2019) siang ini usai bertemu Joko Widodo Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Menurut Hidayat Nur Wahid, PKS siap menjadi satu-satunya parpol parlemen yang berseberangan (oposisi) dengan Pemerintah.

Secara prinsip, lanjut Hidayat, parpol yang menang Pemilu berhak memimpin. Sedangkan yang kalah rasionalnya ada di luar pemerintahan.

“Kalau demokrasi semua orang bergabung di pemerintahan, siapa yang melakukan check and balance? Maka dari itu, PKS ambil sikap oposisi berada di luar pemerintahan,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Lebih lanjut, Hidayat menyarankan, jatah menteri sebaiknya diberikan kepada para pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang berjuang keras pada Pemilu 2019.

“Kursi menteri kalau dibagi kepada partai pendukung Pak Jokowi saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon. Silakan berikan itu (menteri) kepada pendukung Pak Jokowi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, pascaditetapkan sebagai calon Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi sudah mengundang Sohibul Iman Presiden PKS ke Istana Kepresidenan.

Tapi, Presiden PKS meminta waktu untuk memenuhi undangan, sesudah Jokowi dilantik dan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet.

Hal itu untuk menghindari anggapan kalau PKS punya keinginan bergabung dengan koalisi pemerintah, atau meminta jatah menteri.

“Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturahim adalah suatu yang baik, dan berpolitik bukan untuk memutus silaturahim. Tapi, waktu pertemuan juga harus pas. Jangan sampai kesannya ada pertemuan, lalu ada berita PKS mau gabung koalisi pemerintah, dan minta jatah menteri,” katanya.

Seperti diketahui, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa bhakti lima tahun ke depan, hari Minggu (20/10/2019).

Menjelang pelantikan, sejumlah pimpinan partai politik, seperti Soesilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Zulkifli Hasan (PAN), datang ke Komplek Istana Kepresidenan, dalam rangka komunikasi politik. (rid/dwi/rst)