Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur siapkan kader Dai untuk kontrol anggaran masyarakat miskin pada pos APBD.
MUHAMMAD MIRDASY Sekretaris Lembaga Hikmah PW Muhammadiyah Jatim mengatakan, Dai Muhammadiyah yang disiapkan sebagai pelaksana kontrol anggaran ini disebut sebagai Dai Anggaran.
Dilaporkan RULLY reporter Suara Surabaya, Rabu (05/09), menurut MIRDASY, jumlah mereka 50 personel dan terus akan ditambah. Sementara personel yang ada akan diterjunkan pada 21 kabupaten dan kota terpilih.
Kata MIRDASY, mereka ini para dai yang punya bekal khusus. Tidak hanya dalil agama, tapi juga pengetahuan tentang anggaran, juga pos-pos untuk masyarakat miskin di APBD.
Sehingga harapannya, mereka mahir menjelaskan hak-hak masyarakat miskin di APBD lewat pengajian dan dakwah. Sehingga masyarakat bawah paham dan berdaya akan hak-hak mereka.
Di Jatim misalnya, di 2007 ini ada hampir 250 milyar jaring pengaman ekonomi sosial, ujar MIRDASY.
Kata MIRDASY, anggaran masyarakat miskin di APBD rentan dikorupsi. Buktinya meski anggaran ada, tapi pemanfaatan sering tidak nyata.(ipg)