Dubes Tantowi Tepis Tudingan Bantuan Luar Negeri Indonesia Dikaitkan Isu Papua

Lembaga Penyiaran Publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10/2019) mempublikasikan artikel hasil wawancara dengan Tantowi Yahya Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga.

Artikel RNZ tersebut terutama difokuskan pada berdirinya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) yang baru-baru ini diresmikan oleh Jusuf Kalla Wakil Presiden (periode 2014-2019).

LDKPI terbentuk atas kerja sama 4 (empat) institusi, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas.

Dalam wawancara tersebut, Tantowi Yahya secara tegas menolak anggapan dari reporter RNZ bahwa pendirian LDKPI dikaitkan dengan isu Papua. Tantowi bahkan secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia yang secara faktual didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.

“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegas Tantowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10/2019).

Dia menjelaskan, sebagai negara yang cinta damai, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warganya.

Ketika ditanya mengapa Indonesia membantu negara-negara lain padahal Indonesia sendiri adalah penerima bantuan dan hutang dari banyak negara. Secara diplomatis namun tegas Tantowi menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Punya hutang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan.

Tantowi mengambil contoh dirinya dan wartawan itu sendiri yang pasti mempunyai hutang. Namun itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain.

LDKPI sebagai single agency

Dihimpun dari berbagai sumber resmi, LDKPI dijelaskan sebagai platform baru bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar USD 212 juta (setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”.

Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri memberikan data bahwa, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 1.000 program kerja sama teknik dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam tiga bidang utama, yaitu pembangunan, good governance, dan ekonomi.

Lima negara di Pasifik telah menerima bantuan Indonesia yakni Fiji, Salomon Islands, Nauru, Tuvalu dan Kiribati.

Tantowi menyambut baik pembentukan LDKPI dan mendukung agar Lembaga tersebut dapat segera aktif membantu misi diplomasi perwakilan RI.

Dia percaya LDKPI akan meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain. Bantuan luar negeri RI dapat membangun solidaritas yang erat kepada negara berkembang lain, terutama yang terkena bencana alam. Saat ini dana yang tersedia berjumlah 2.5 Triliun Rupiah dalam bentuk endowment fund. Nantinya akan bertambah sampai 10 Triliun di akhir 2021.

Tantowi menjelaskan bantuan yang akan disalurkan akan berupa dana pembangunan kapasitas manusia, bantuan pembangunan infrastruktur dan bantuan kemanusiaan.

“Dalam kerangka Indonesian AID ini, kedepannya untuk negara-negara di kawasan Pasifik, bantuan akan diberikan dibawah skema Regional Strategic Partnership,” jelas Tantowi.

Tantowi mengatakan bahwa suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia jika Indonesian AID nantinya bisa sejajar dengan lembaga internasional lainnya seperti US AID, NZ AID, dan Australian AID.(faz/dwi)