AD/ART Golkar Tidak Kenal Munas Bersama

Aburizal Bakri (Ical) Ketua Umum Golkar versi Munas Bali menegaskan, Munas bersama tidak bisa dilakukan dalam mengatasi konflik di tubuh Golkar.

“Munas bersama dengan siapa karena yang (kubu) Munas Ancol sudah dicabut sehingga tidak ada lagi legalitas,” kata Ical usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Sebelumnya Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Agung Laksono ketua umum Golkar versi Munas Ancol.

Ical mengatakan, yang bisa dilakukan saat ini adalah Munaslub. Namun untuk mencapai itu harus ada permintaan minimal 2/3 dari 34 DPD Provinsi.

“Kalau 24 DPD provinsi seluruh Indonesia yang meminta baru bisa dilakukan Munaslub,” ujar dia.

Sementara itu, Pratikno Menteri Sekretaris Negara menjelaskan, Presiden menginginkan konflik dalam parpol segera diakhiri.

Dalam waktu dekat Presiden juga akan mengundang PPP yang juga dirundung konflik. Yakni Jan Faried ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta dan Romahurmuzi ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya.

Tjita Lesmana pakar komunikasi politik UI mencurigai pemerintahan Jokowi terlibat konflik dalam tubuh partai Golkar dan PPP.

Konflik ini berawal dari Pilpres yang lalu, ada kubu yang mendukung koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo dan ada yang bergabung dengan Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK.

Dalam konflik ini, kata Tjita Lesmana, pemerintah condong ke kubu yang mendukung KIH. Yakni kubu Agung Laksono dan kubu Romahurmuzi. Namun kubu Ical dan Jan Faried melawan melalui jalur hukum.

Golkar kubu Agung dan PPP kubu Romahurmuzi kalah sampai tingkat banding di MA. (jos/dwi)