515 Eks Gafatar Tiba di Surabaya Sabtu, Pemprov Jatim Siap Bantu

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku, secara umum sudah siap menerima kedatangan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang akan dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat.

Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, sebanyak 515 orang eks anggota Gafatar diprakirakan akan tiba di Kota Surabaya, Sabtu (23/1/2016) dan akan diinapkan selama 3 sampai 4 hari di tempat transit untuk transmigran milik Dinas Kesehatan dan Tenaga Kerja yang terletak di Margorejo.

“Jumlah ini naik signifikan dari yang sebelumnya 150 orang. Itu sudah by name by address, tapi masih akan kita pastikan lagi satu atau dua hari ke depan,” katanya kepada Radio Suara Surabaya, Kamis (21/1/2016).

Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, menambahkan, nantinya eks Gafatar akan diberi bimbingan dan pemahaman agama oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi agama lainnya.

“Bagi yang muslim, kami minta MUI memberi pemahaman agama yang lebih menyeluruh kepada mereka. Bagi yang beragama lain juga kami sediakan tokoh-tokoh agama terbaik,” katanya.

Menurut Gus Ipul, tujuan utama Pemprov adalah ingin mendorong eks Gafatar segera kembali ke hidup normal dan bisa bekerja. “Yang paling penting pihak keluarga masih bisa menerima mereka,” ujarnya.

Sementara, bagi eks Gafatar yang semua harta miliknya telah dijual, kata Gus Ipul, Pemprov akan berusaha membantu biaya hidup mereka. “Pemkot memberi dukungan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, seperti program Jaminan Hidup (Jadup), tapi itu tidak lama,” katanya.

Sesuai instruksi presiden, Pemprov akan bekerja sama dengan kabupaten dan polisi setempat untuk mengamankan eks Gafatar. “Selanjutnya, kita minta kepada masyarakat, karena mereka sudah mau kembali, mohon diterima dengan baik dan diberi pembinaan. Anggap keluarga yang mendapat musibah,” kata Gus Ipul.

Dirinya juga meminta eks menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari yang mereka perbuat. “Ada tanggung jawab yang harus mereka koreksi,” katanya.(iss/ipg)