PKS Harus Buka ke Publik Alasan Pencopotan Fahri Hamzah

Profesor Siti Zuhro Peneliti Poltitik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan agar PKS terbuka terkait isu pecopotan Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR. Hal ini menurutnya penting agar PKS tidak dituding melakukan tindakan semena-mena terhadap kadernya sendiri dan sekedar ingin bersih-bersih dari orang-orang sisa rezim lama.

“Menurut saya, PKS harus bisa lebih terbuka mengenai isu pergantian Fahri Hamzah. Kalau memang Fahri melanggar aturan, aturan mana yang dia langgar, apakah UU, AD/ART partai atau aturan yang mana. Ini penting agar PKS tidak dituduh melakukan tindakan semena-mena terhadap Fahri,” ujar Siti di Jakarta, Senin (1/2/2016),
‎
PKS menurut dia juga harus terbuka, jika Fahri dianggap terlalu kontroversial dan kerap menimbulkan kegaduhan. PKS, kata Siti harus bisa menjelaskan secara jujur bahwa memang kegaduhan yang kerap dibuat oleh Fahri itu merugikan PKS sehingga tidak ada jalan lain kecuali mencopot sang pembuat gaduh dari jabatannya.

“Kalau memang alasan pencopotan Fahri karena dianggap kerap melakukan kegaduhan dan merugikan partai, sehingga misalnya membuat suara PKS menurun, itu harus diungkapkan. Alasan ini tentunya akan bermasalah, jika kemudian terbukti justru kegaduhan-kegaduhan yang dibuat Fahri ternyata malah menguntungkan PKS dan membuat suara PKS naik,” ujar dia.

Menurut Siti, boleh saja rezim yang berkuasa di PKS saat ini memiliki kebijakan untuk mengganti kader-kader yang dekat dengan rezim penguasa terdahulu, namun menurutnya hal itu tetap harus dengan cara yang baik. Dirinya melihat wajar saja jika kini Fahri menolak untuk diganti kalau alasan yang dikenakan karena dianggap melanggar aturan dan etika.

“Kalau alasannya karena dari hasil evaluasi, Fahri dianggap memiliki kinerja yang buruk, tentunya wajar jika Fahri menanyakan dan menantang PKS untuk menujukkan kesalahan-kesalahannya. Adalah sangat manusiawi, ketika orang disalahkan, dia akan bertanya apa kesalahannya.Mengelola partai tidak bisa bermain politik sih. Elit PKS yang menginginkan Fahri lengser harus bisa menempatkan diri pada posisi Fahri.Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya terima tidak. Ini penting agar elit tidak menjadi ignoran. Pencopotan harus dilakukan dengan tetap menjaga sikap saling menghormati,” tegasnya.

Namun demikian Siti pun mengingatkan PKS untuk tidak terbawa arus hanya mengamini saja apapun keputusan pemerintah. Saat ini kontrol partai politik dan DPR terlihat lemah terhadap pemerintah, karena terlalu banyak partai politik yang bergabung dalam pemerintahan sehingga tidak berani mengkritik apapun kebijakan pemerintah termasuk tidak berani mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Bagaimanapun fungsi DPR itu seharusnya mengawasi pemerintah dan salah satu caranya adalah dengan mengkritik.Jangan sampai pencopotan Fahri dilakukan karena Fahri dianggap terlalu keras mengkritik pemerintahan karena memang itulah tugas dia sebagai anggota DPR maupun sebagai pimpinan DPR.Kalau PKS melakukan ini sama saja artinya PKS dengan partai-partai lain yang sudah bergabung dalam pemerintahan, mengamini saja semua yang dilakukan pemerintah, sementara PKS tegas mengatakan berada diluar pemerintahan,” ujar Siti.

Dihubungi secara terpisah, Hamid Dipo Pramono Ketua Komisi Informasi Pusat, mengatakan permasalahan internal partai memang tidak wajib diumumkan ke publik. Namun dirinya tetap menyarankan agar PKS terbuka mengenai alasan isu pencopotan Fahri Hamzah.Kalaupun alasan itu bukan alasan normatif, tapi politis, maka PKS lebih baik menjelaskan ke publik.

“Kalau memang Fahri dianggap telah melanggar UU atau AD/ART lebih baik dijelaskan saja kesalahan Fahri tersebut, agar masyarakat tahu apakah benar Fahri korupsi atau melanggar etika lainnya. Tapi kalau kesalahan seperti itu tidak pernah dilakukan Fahri, maka PKS lebih baik juga jujur bahwa alasan pencopotannya karena kontroversi yang kerap dilakukan Fahri dianggap merugikan partai.PKS harus ungkapkan itu apalagi kalau PKS mengklaim sebagai partai modern,” kata dia.

Saat ini tidak ada satupun elit PKS mulai dari Sohibul Iman Presiden maupun nama-nama seperti Almuzamil Yusuf Ketua DPP PKS Bidang Politik, Mardani Ali Sera Wakil Sekjen PKS dan anggota-anggota BPDO PKS yang mau menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pencopotan Fahri. Meski sebelumnya mereka lah pihak pertama yang mengakui bahwa PKS sedang melakukan evaluasi terhadap posisi Fahri sebagai wakil ketua DPR.

Mardani bahkan mengakui bahwa alasan pencopotan fahri karena ada sebagian pihak yang menginginkan agar posisi dia sebagai pimpinan DPR untuk dirotasi, karena Fahri dianggap terlalu berlebihan membela Setya Novanto terkait perkara “papa minta saham”.

“Memang iya benar sebagian kader menginginkan itu kepada Fahri Hamzah. Namun kita juga sedang proses mendengar cover bothside dari Fahri,” ujar Mardani.
‎
Menurut Mardani evaluasi rutin dan bahkan mutasi dilakukan oleh PKS yang bertujuan untuk perbaikan kinerja dan yang terkena bisa siapa saja termasuk Fahri Hamzah. “Kalau mau maju kan harus selalu evaluasi terus. Memang rencana perombakan itu ada, tidak hanya untuk Fahri Hamzah ya tapi untuk semua dan waktunya belum tahu. Belum tentu juga (Fahri) dirotasi. Pak Fahri itu baik sekali, nurut kok orangnya,” kata dia.

Sementara Fahri sendiri sempat meminta elit PKS yang melakukan gerilya untuk melengserkan dirinya tidak memutarbalikan fakta bahwa dia lah yang memulai meramaikan isu ini karena pada faktanya yang berbicara pertama mengenai isu pergantian wakil ketua DPR adalah Al Muzamil Yusuf dan Mardani Ali Sera.Dia pun menantang elit PKS untuk terbuka jika memang dirinya dianggap melakukan kesalahan.

“Saya kan pejabat publik, kalau ada kesalahan saya yah dibuka saja, apa saya maling atau bagaimana. Mekanisme organisasi menuntut transparansi, jangan dong bermain di air keruh. Saya ini orang yang taat aturan dan selama 17 tahun ikut mendirikan PKS dan 12 tahun menjadi anggota DPR,saya paham kultur d PKS dan tidak pernah ada yang seperti ini,” ujar Anggota DPR yang meraih suara terbanyak di PKS dan suara terbesar di dapilnya ini.

Semua pihak yang mengatakan bahwa ada permintaan dirinya harus mundur karena desakan kader menurutnya juga harus menjelaskan karena selama dia menjadi kader PKS dan berkeliling ke seluruh Indonesia, tidak pernah dia mendengar desakan untuk mundur dan bahkan semua selalu menyambut hangat.

“Jangan dong karena omongan satu dua orang yang minta saya mundur dikatakan itu permintaan kader. Kalau begini kan nanti rusak semuanya. Saya juga minta si A mundur atau si B mundur, gimana jadinya,” tegasnya.

Fahri pun sempat menuding bahwa upaya melengserkan dirinya sebagai wakil ketua DPR adalah bagian dari upaya untuk melemahkan PKS. Upaya ini menurutnya sama dengan upaya memecah belah Partai Golkar dan PPP dan menarik PAN dalam pemerintahan.(faz/iss/ipg)