Pengembangan Ekonomi Madura Lambat, Pemda Gandoli Lahan

Edi Juwono Slamet pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya menilai, lambatnya pengembangan ekonomi di Pulau Madura karena Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Pemerintah Kota Surabaya masih berat melepas lahannya di kawasan Jembatan Suramadu.

Menurutnya, setelah tujuh tahun berlalu, Pemerintah Pusat sudah berupaya dengan membentuk Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk membuat perencanaan konsep dan anggaran.

“BPWS ini mempercepat pengembangan industri yang Surabaya sudah jenuh. Anggarannya sudah ada, tapi bupati dan wali kota masih nggandoli wilayahnya. Padahal, Madura tidak bisa hidup dengan agro, jadi harus menjadi kawasan industri,” katanya kepada Radio Suara Surabaya, Rabu (3/2/2016).

Akibatnya, kata Edi, masyarakat Madura menjadi korban tidak terjadinya pembangunan. “Halangan ada di pemerintah daerah, bukan di Pemerintah Pusat. Ini adalah korban dari desentralisasi, ego sentral,” kata Edi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

Edi meyakini, konsep yang ditawarkan Soekarwo Gubernur Jawa Timur, sama dengan konsep yang dimiliki BPWS. “Prinsipnya gubernur pasti mengikuti Pemerintah Pusat,” katanya.(iss/ipg)