Presiden Perintahkan Para Menteri Mengelola Isu dengan Baik untuk Menghindari Gejolak di Masyarakat

Joko Widodo Presiden, siang hari ini, Kamis (31/10/2019), memimpin rapat kabinet terbatas dengan para menteri bidang politik, hukum dan keamanan, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Ma’ruf Amin Wakil Presiden hadir mendampingi Presiden dalam forum rapat itu. Sementara para menteri dan pejabat setingkat menteri yang hadir antara lain Mahfud Md Menkopolhukam, Prabowo Subianto Menteri Pertahanan, Marsekal Hadi Tjahjanto Panglima TNI, dan Budi Gunawan Kepala BIN.

Sebelum Menkopolhukam memaparkan program kerja sejumlah kementerian di bawah koordinasinya, Jokowi Presiden memberikan arahan kepada para pembantunya.

Pertama, Presiden memerintahkan para menteri mewaspadai kondisi dan situasi politik dunia yang cenderung gampang bergejolak, akibat isu kecil yang dibiarkan membesar.

Belajar dari gejolak di Negara Chili, Jokowi mengimbau jangan sampai kenaikan tarif BPJS Kesehatan mengganggu stabilitas di Indonesia.

Kalau menteri/pejabat tidak bisa menerangkan dengan jelas, Presiden khawatir masyarakat salah persepsi dan menganggap Pemerintah berniat membebani rakyat.

Padahal, kata Presiden, tahun 2019 Pemerintah menggratiskan 96 juta masyarakat yang memerlukan penanganan medis di rumah sakit lewat skema penerima bantuan iuran (PBI).

Total subsidi yang dianggarkan Pemerintah tahun 2019 untuk BPJS Kesehatan, sebanyak Rp41 triliun. Sedangkan subsidi untuk tahun 2020 mencapai Rp48 triliun.

“Jangan sampai misalnya urusan yang berkaitan dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau tidak jelas, masyarakat menganggap Pemerintah ingin memperberat beban rakyat. Padahal, supaya semua tau, tahun 2019 Pemerintah gratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit di daerah lewat PBI. Anggaran subsidi Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini,” ujarnya di Kantor Presiden.

Pada kesempatan itu, Jokowi Presiden juga meminta menteri terkait menjelaskan dengan baik mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap, Menteri Ketenagakerjaan dan jajarannya membuka ruang diskusi dengan berbagai kelompok buruh.

“Hati-hati mengenai rencana revisi UU Ketenagakerjaan. Para pekerja perlu diajak bicara,” katanya.

Lebih lanjut, Jokowi minta para menteri bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat mengenai RUU yang di dalamnya ada aturan kontroversial.

Karena, sekali lagi Presiden mengingatkan kalau isu-isu miring tidak dikelola dengan hati-hati, maka isu itu berpotensi memicu masalah politik yang berkepanjangan.

“Menurut saya itu cuma cara menjelaskan saja yang harus tepat. Kadang masyarakat yang ikut demo nggak mengerti substansi pasal yang dipersoalkan,” imbuhnya.

Supaya stabilitas politik dan keamanan terkendali, Presiden secara khusus memerintahkan Menkopolhukam melakukan deteksi dini, intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, baik kelompok buruh, ormas berbasis keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, dan media massa. (rid/iss)