Nasib Anggaran Seragam Gratis untuk SMA/SMK di Jawa Timur

Setelah dua kali gagal lelang, pengadaan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK tahun ajaran 2019-2020 di Jawa Timur tidak masuk dalam Rancangan APBD Pemprov Jatim 2020.

Heru Tjahjono Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan ini di Gedung DPRD Jatim, Kamis (31/10/2019).

“Karena gagal lelang berulang kali di tahun ini, jadi kami tidak mengalokasikan seragam gratis di APBD murni 2020. Kemungkinan akan kami alokasikan di APBD perubahan (2020, red),” kata Heru.

Meski demikian, belum ada kejelasan apakah anggaran seragam gratis untuk SMA/SMK senilai kurang lebih Rp130 miliar itu apakah menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)?

Jumadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim mengatakan, sampai sekarang dia juga belum tahu apakah anggaran seragam gratis itu akan di-SILPA-kan atau tidak.

“Kalau SILPA, maka tidak bisa langsung dipakai. Harus ada audit terlebih dahulu oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), baru bisa dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” tutur Jumadi.

BPKAD baru akan menyampaikan laporan keuangan ke BPK sekitar Maret 2020. Pada saat penyerahan itu, semua sudah on audited. Pada saat itulah, kata Jumadi, baru terlihat berapa SILPA APBD.

Namun, dia menegaskan, bila sebuah anggaran untuk pekerjaan tertentu gagal dalam proses lelang dan tidak dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan, otomatis anggaran itu menjadi SILPA.

“Karena sudah masuk di pengadaan dan gagal, berarti sudah tidak bisa diapa-apakan lagi dan jadi sisa mati karena pekerjaan tidak jalan. Baru bisa dipakai pada Perubahan APBD 2020,” katanya.

Anggaran seragam gratis yang jadi bagian Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas), program prioritas Khofifah-Emil selama 99 hari kerja pertama, itu awalnya senilai Rp132,5 miliar.

Dari total anggaran itu Rp78,2 miliar untuk seragam gratis SMK negeri dan swasta, Rp52,8 miliar untuk siswa SMA negeri dan swasta, dan Rp1,5 miliar untuk siswa Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK).

Dari tiga jenis seragam, hanya seragam gratis untuk PKLK senilai Rp1,5 miliar saja yang sudah berhasil dilelang. Sementara seragam gratis untuk siswa SMA dan SMK gagal dalam dua kali lelang.

Hudiyono Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengatakan, dia masih menunggu keputusan Rancangan APBD 2020 yang sedang dibahas bersama Pemprov Jatim dengan DPRD.

“Kita tunggu saja keputusan struktur anggaran (APBD) nanti. Kan, ini belum ada keputusan dibatalkan atau tidak,” ujar Hudiyono ditemui di Kantor Gubernur Jatim Kamis sore.

Dia mengaku yakin, pengadaan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim tetap menjadi prioritas Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim karena berkaitan program TisTas.

“Tahun ini saja, kan, yang namanya lelang dilakukan. Berusaha terus. Sampai lelang cepat, semua dilakukan. Kan masih ada pilihan. Bisa juga tahun ini kita lelang untuk pengadaan tahun depan, enggak masalah,” katanya.

Namun dia tegaskan, keputusan lelang ulang seragam gratis untuk pengadaan 2020 itu akan menunggu keputusan Rancangan APBD 2020 tuntas dibahas.

“Kalau memungkinkan, ada di P-APBD baru kita sosialisasikan. Prinsipnya Bu Gubernur sangat berharap seragam ini bisa direalisasikan, apalagi berkaitan dengan kepentingan anak-anak kita,” ujarnya.(den/iss)