Sabtu, 23 November 2024

Nasib Munas Golkar Tergantung Pemerintah dan Ical

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan

Mahkamah Agung RI baru saja memutus perkara kasasi sengketa kepengurusan Partai Golkar, yang menolak gugatan kasasi dari kubu Munas Ancol diketuai oleh Agung Laksono. Keputusan MA itu kini membuka jalan untuk pengesahan Kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang diselenggarakan Kubu Aburizal Bakrie. Keluarnya keputusan MA menolak gugatan itu sudah dikonfirmasi Suhadi, Jubir MA.

Dikonfirmasi mengenai kabar itu, Bambang Soesatyo Politikus Partai Golkar mengatakan kalau keputusan MA itu memperkuat klaim mereka sejak awal bahwa Munas Bali sudah dilaksanakan dengan benar.

Dengan demikian, seharusnya keputusan itu ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan SK Golkar baru dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen, sesuai hasil Munas itu.

“Tapi persoalannya pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan Munas Riau. Maka sekarang tinggal kembali pada sikap Pemerintah dan ARB. Kami inginnya supaya segera mengesahkan hasil Munas Bali. Dan kalaupun ada Munas baru, jelas penyelenggaranya orang-orang Munas Bali,” ujar Bambang , Selasa (1/3/2016).

Menurut Bambang, kini semuanya tetap tergantung Pemerintah. Artinya, bisa saja Golkar harus tetap melanjutkan rencana awal melaksanakan Munas bulan April mendatang.

“Kalau kami dari Tim Akom, mana saja kita ikut. Kepengurusan Munas Bali oke juga. Tapi kalau kepengurusan Golkar Munas Riau, kita tidak masalah juga,” kata dia.

Kata Bambang, apabila yang diakui adalah Munas Bali, maka penyelenggaraan Munas selanjutnya hanya akan melibatkan pengurus hasil kegiatan partai di Bali itu. Sementara kader yang ikut Munas Golkar di Ancol, tidak akan dilibatkan dalam penyelenggaraan. Sementara bila mengakui Munas Riau, semuanya bersama-sama menjadi penyelenggara Munas berikutnya.

“Dampaknya ke daerah, kalau yang diakui Munas Riau, bisa saja interpretasinya DPD Golkar yang memiliki hak suara itu adalah yang terbentuk sebelum konflik. Kalau yang diakui Munas Bali, maka pemilik suara adalah DPD Golkar yang berdasarkan musda yang dilakukan pasca Munas Bali,” ujar dia.

Bambang menegaskan, lebih baik menunggu sikap pemerintah saja. “Kita tunggu pemerintah saj,.” kata Bambang.(faz/ipg)

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
31o
Kurs