LGBT dan Terorisme Jadi Ancaman Ketahanan Nasional

Profesor Bambang Widodo Umar Staf Pengajar Program Pascasarjana Kajian ilmu Kepolisian Universitas Indonesia mengatakan, di era sekarang ini, terutama dengan perkembangan dunia komunikasi melalui internet dan sosial media, pengaruh atau paham dari luar negeri sangat deras sekali masuk dalam setiap lini kehidupan.

Karena itu ia menegaskan agar teori atau nilai dari luar tidak begitu saja diterapkan, terutama di dunia pendidikan, tetapi harus disaring dengan cermat. Kalau ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tentu saja tidak boleh digunakan di Indonesia.

Ia menegaskan, penguatan ideologi Pancasila serta pemahaman agama ini mutlak harus dilakukan karena suka atau tidak saat ini Bangsa Indonesia sudah dirasuki paham dari luar negeri. Buktinya sekarang timbul penyimpangan seperti LGBT dan juga aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Itu artinya ketahanan nasional Indonesia tengah menghadapi ancaman besar.

Menurutnya, harus ada kesadaran dari berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan untuk menjauhkan paham atau teori dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dalam kurikulum pengajaran.

“Mata pelajaran atau mata kuliah harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk itu para pendidik jangan mengambil begitu juga teori baru dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tidak hanya membuat bingung murid atau mahasiswa, tetapi juga bisa menyesatkan mereka. Apalagi itu ajaran-ajaran keagamaan yang cenderung radikalisme,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti (Kemenristekdikti) juga telah menggelar Dialog Pencegahan Paham Radikal di Kalangan Perguruan Tinggi se-Jateng di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/2/2016). Satu di antara narasumber dialog itu adalah Abdul Kadir Karding Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB. Dalam pemaparannya, Abdul Kadir Karding mendukung penuh pencegahan paham radikalisme lewat perguruan tinggi.

Untuk itu, ia meminta BNPT dan Kemenristekdikti lebih masif membentengi para mahasiswa dari propaganda paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Kurikulum pendidikan di semua jenjang dilakukan audit. Jangan sampai ada pelajaran yang mengarah dan memuat konten radikalisme,” kata Karding.(faz/iss/ipg)