DPD RI Minta Hibah Lahan Minimal 2 Ribu Meter Persegi untuk Gedung DPD di Jatim

Sebanyak 34 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Jumat (1/11/2019). La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI menyampaikan keinginannya mewujudkan Gedung permanen DPD RI di Jatim.

“Kepada Ibu Gubernur, kami berharap diberikan hibah tanah, ya, nanti pembangunannya biar pakai APBN. Alhamdulillah beliau menyanggupi,” kata Nyalla di Gedung Negara Grahadi setelah pertemuan dengan Khofifah.

Nyalla mengatakan, hibah tanah yang dia minta setidaknya cukup untuk membangun gedung kantor DPD dua lantai yang memiliki cukup banyak ruangan untuk bekerja. Alasannya, karena DPD akan menampung aspirasi seluruh masyarakat Jatim.

“Kalau (luas) tanahnya kurang lebih 2 ribu sampai 5 ribu meter persegi sudah pantes lah. Ya, (lokasinya) di Surabaya (sebagai ibu kota provinsi). Ini kami cari. Ibu Khofifah juga sedang cari aset yang nganggur, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban,” ujarnya.

Di Jawa Timur, sejak 2010 lalu, Pemprov Jatim telah meminjamkan ruangan kantor sementara bagi DPD RI di kompleks perkantoran Kesbangpol Jatim di Jalan Putat Indah 1. Namun kantor itu dianggap kurang representatif.

La Nyalla mengatakan, dia mengakui selama ini DPD RI baru memiliki tiga gedung permanen di tiga provinsi yang ada di Indonesia. Antara lain di Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Sekarang ini, kata dia, DPD RI sudah mendapat hibah tanah di 11 provinsi, hanya saja pembangunan gedung itu terkendala moratorium. Dia berharap, dalam waktu dekat pembangunan gedung DPD di 11 provinsi itu bisa terealisasi.

Pembangunan gedung permanen DPD RI di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kata La Nyalla, adalah salah satu program utama yang ingin segera dia wujudkan sebagai Ketua DPD RI yang baru saja dilantik.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, kabar soal permintaan hibah lahan kantor perwakilan DPD di Jawa Timur ini baru dia dapatkan kemarin, Kamis (31/10/2019) sore. Tadi malam dia sudah rapat dengan Sekretaris Daerah.

“Kalau (gedung) yang eksisting, belum ada. Kalau rumah, ada. Sudah saya sampaikan. Saya juga belum tahu, gambarannya setara gedung apa? Ini harus dibahas, kebutuhannya untuk apa saja? Anggotanya, kan, empat, stafnya berapa?” Kata Khofifah.

Khofifah berharap, DPD dan Pemprov Jatim duduk bersama untuk menyesuaikan detail ideal kebutuhan DPD seperti apa disesuaikan dengan detail fungsional gedung yang akan dibangun kemudian. Tujuannya agar detail masterplan gedung itu disepakati bersama.

“Kalau sudah ada detail kebutuhan itu baru bisa dihitung kebutuhan anggarannya berapa. Kalau sekarang ini yang sudah siap di Kesbangpol, yang menurut mereka memang kurang representatif,” ujarnya.

Khofifah tidak mengatakan, dia sudah sepakat dan akan segera menyediakan lahan. Pemprov Jatim, kata dia, memang membutuhkan peran DPD RI untuk membangun koneksitas antardaerah di Indonesia.

“Terutama hubungan dagang antardaerah. Karena perdagangan antardaerah untuk Jawa Timur itu tinggal sekali. Sampai September kemarin sudah di angka Rp44,9 triliun,” ujarnya.

Khofifah berharap 34 anggota DPD RI yang melakukan kunjungan prioritas ke Jawa Timur dapat memberikan penguatan bagi pertumbuhan ekonomi antardaerah di Indonesia, terutama Jawa Timur.

“Supaya tercipta win-win province, seperti dengan provinsi NTB kemarin. Win-win province itu terutama terwujudnya saling memberi dan menerima atau bahasa gampangnya take and give antardaerah,” kata Khofifah.(den/dwi/rst)