Pejabat Pemkot Surabaya Bantah Ada Perpecahan Jelang Pilkada 2020

Kalangan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya, membantah adanya kabar perpecahan di antara pejabat menjelang Pilkada Surabaya 2020. Ini menanggapi pernyataan Imam Syafi’i politikus NasDem di DPRD Surabaya.

“Kabar itu tidak benar. Saya orang pemkot tidak pernah mendengar apalagi sampai rasan-rasan ke DPRD Surabaya,” kata Irvan Widyanto Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, dilansir Antara, Sabtu (2/11/2019).

Menurut dia, pihaknya tetap satu komando tegak lurus kepada Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya, tetap solid dibawa komando wali kota dan satu komando di dalam pelayanan kepada warga Surabaya.

Hal sama juga dikatakan Febriadhitya Prajatara Kabag Humas Pemkot Surabaya. Ia menegaskan, selama ini kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya sudah berjalan sesuai tupoksi yang ada.

Selain itu, lanjut dia, masing-masing OPD juga solid dibawa komando wali kota.

“Di sini kerja tim dibawa komando ibu wali kota. Salah satu bukti nyata saat ada giat. Melalui 112, kalau ada kejadian selalu royokan di antara OPD,” katanya.

M.Fikser Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan, bahwa adanya kabar perpecahan di internal Pemkot Surabaya menjelang Piilkada Surabaya 2020 tidak benar.

“Itu opini yang dibuat-buat. Itu isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak ada urusannya dengan pilkada Surabaya. Kita bekerja sesuai tupoksi,” katanya.

Fikser mengaskan, jika ada kepala OPD Pemkot Surabaya yang menyebut ada perpecahan berarti kepala OPD itu sudah berpolitik dan itu sudah ada UU yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpolitik.

“Saya balik bertanya kepada Pak Imam Syafii (Politikus NasDem), jika ada kepala OPD yang bilang perpecahan, maka sebutkan siapa saja kepala OPD itu. Biar itu tidak menjadi isu,” katanya.

Diketahui pernyataan Kasatpol PP dan Kabag Humas tersebut menindaklanjuti adanya komentar dari Imam Syafii Politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Dmeokrat-NasDem, pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 beberapa hari lalu.

Imam saat itu sempat mengkritisi Eri Cahyadi Kepala Bappeko Surabaya yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada Surabaya 2020.

“Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan kepala dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar,” kata Imam.

Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside,” kata Imam.

Selain itu, Imam juga menyampaikan kepada Effendi Choirie atau Gus Choi pengurus DPP NasDem, yang dikutip dari media daring bahwa alasan protesnya tersebut juga menampung aspirasi dari kepala OPD di Pemkot Surabaya.

Hal ini dikarenakan selama ini ada rasan-rasan atau keluhan dari kepala dinas, kepala bagian atau kepala bidang di Pemkot Surabaya. (ant/ang)