Empat daerah di Jawa Timur sejauh ini masih terkategori memiliki indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Keempat daerah tersebut, diantaranya Lumajang, Bondowoso, Pacitan dan Trenggalek.
Bahkan tingkat kemukinan di keempat daerah ini juga rendah. Hingga keempat daerah ini dilirik Kompak, program yang bertugas memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah di Jawa Timur.
“Kompak merupakan singkatan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan yang merupakan program berfokus penanggulangan terhadap kemiskinan sesuai RPJM nasional. Dan program Kompak ini menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Australia yang leading sektornya di Bappenas dan di tingkat Provinsi di Bappeda,” kata Dina Limanto selaku Provincial Manager Kompak kepada Sentral FM, Kamis (17/3/2016).
Dina Limanto saat ditemui seusai melakukan pertemuan dengan Bupati Lumajang Drs H Asat Malik, Mag di Kantor Pemkab Jl. Alun-Alun Utara juga menjelaskan, tugas Kompak untuk meningkatkan akses di bidang pelayanan dasar. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, identitas hukum serta membuka peluang ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin.
Dijelaskannya, Kompak memilih Lumajang dan keempat daerah lainnya, yakni Bondowoso, Trenggalek dan Pacitan untuk melaksanakan programnya karena pertimbangan rata-rata IPM keempat daerah tersebut terkategori rendah. “IPM diukur dari indikator angka kematian ibu dan bayi, pendidikan dan lainnya. Terutama angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi diatas rata-rata,” paparnya.
Meski demikian, masih ada pertimbangan lainnya. Yakni, Kompak bisa datang melaksanakan programnya karena komitmen pemerintah melalui Bupati terhadap pelayanan publik dinilai tinggi, adanya program-program yang mendukung pelayanan adanya kriteria terkait tugas pokoknya terkait kemiskinan.
Untuk Lumajang, contohnya, kemiskinan rendah tapi perlu adanya dorongan agar bisa lebih menekan lagi. Dan yang akan dilakukan Kompak di Lumajang, dijelaskan oleh Dina Limanto kepada Bupati melalui kesempatan audiensi hari ini.
“Selanjutnya kami akan berdiskusi dengan tim teknis. Karena kami tidak membawa program khusus, tapi koridor terkait peningkatan pelayanan dasar, peningkatan ekonomi dan mendukung implementasi Undang-undang Desa. Kita sampaikan juga hal ini secara partisipatif kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” terangnya.
Selanjutnya, Kompak akan menempatkan seorang perwakilan yang akan berkantor di Bappeda di keempat daerah tersebut, termasuk di Lumajang. “Untuk tim yang ada di tingkat Provinsi jumlahnya ada 7 orang. Hanya di Kabupaten kita tempatkan satu perwakilan saja,” tuturnya.
Untuk pelaksanaan programnya sendiri, Dina Limanto menyampaikan, telah dimulai sejak hari ini dalam kaitan tataran sosialisasi dan rencana kerja. Namun pelaksanaannya, nanti akan dituangkan melalui teknical agreement yang ditanda-tangani Bupati dan diketahui Biro Kerjasama Provinsi jatim.
“Sedangkan pelaksanaan program efektif dimulai mulai bulan April mendatang. Implementasinya, Kompak akan melakukan kegiatan dalam bentuk penguatan kapasitas, system, pelatihan, training, in the job training yang bersifat bantuan-bantuan teknis saja,” jelasnya.
Goalnya, lanjut Dina Limanto, adalah masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat atas pelayanan dasar yang lebih baik, adanya peluang ekonomi dan implementasi Undang-undang Desa yang lebih baik.
Strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program Kompak ini, akan disesuaikan dengan local wisdom setempat. Untuk itu, Kompak juga akan menggandeng lembaga lokal yang sejauh ini belum ditentukan.
“Tetapi lembaga lokal mana yang mau kita ajak bekerjasama, semuanya akan kita diskusikan dengan pemerintah daerah. Kami juga akan melibatkan expert seperti akademisi, konsultan dan juga tenaga ahli di Kementerian seperti Kementerian Desa, Bappenas, Kemendagri, KementerianKeuangan, KEmenterian PMK dan Kementerian PAN-RB,” pungkas Dina Limanto.
Sementara itu, Ir Nugroho Dwi Atmoko Kepala Bappeda Lumajang mengatakan, pihaknya akan sangat terbantu dengan adanya program Kompak ini. Pasalnya, program tersebut akan menjadi supervise bagi pemerintah daerah untuk lebih mendorong lagi percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan IPM dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
“Terutama pada perbaikan akses layanan dasar dan juga dalam rangka memperkuat ekonomi non pertanian. Khussnya untujk menangkap peluang ekonomi di Desa. Dan kami menganggap ini sebagai supervisi, karena daerah telah mempunyai program tapi pelaksanaannya belum optimal. Kompak akan menjadi program untuk lebih mendorong lagi optimalisasi program yang ada. Bahkan hasilnya, baik berupa analisa maupun kajian, bisa dituangkan menjadi program di tahun berikutnya,” demikian pungkas Nugroho Dwi Atmoko. (her/dwi)
NOW ON AIR SSFM 100
