11 PTN Targetkan Menembus Peringkat 500 Kampus Top Dunia

Majelis Wali Amanat (MWA) 11 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) membentuk Forum Kerjasama Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada pertemuan di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Universitas Airlangga, 17 dan 18 Maret 2016.

Sebelas MWA PTN-BH di Indonesia tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Institur Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), dan Universitas Diponegoro (Undip).

Sudi Silalahi Ketua MWA Unair berharap melalui forum tersebut pimpinan MWA PTN-BH lebih bersinergi untuk dapat memperjuangkan kebutuhan perguruan tinggi secara bersama-sama.

Sudi melanjutkan, ada target yang hendak dicapai oleh anggota forum kerjasama MWA PTN-BH. Diantaranya adalah dengan membantu perguruan tinggi negeri untuk mencapai target peringkat 500 besar perguruan tinggi terkemuka di dunia.

“Menembus peringkat 500 kampus top dunia sesuai dengan target Kemenristek-Dikti bukanlah hal yang mudah. Ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya sumber daya manusia, regulasi, pengelolaan keuangan. Kalau sudah menghadapi persoalan begitu, kita tidak ingin jawaban saja, tapi harus ada tindak lanjutnya,” katanya seperti dalam siaran yang diterima suarasurabaya.net, Jumat (18/3/2016).

H. Obsatar Sinaga Wakil Ketua MWA Universitas Padjajaran menambahkan akan diselenggarakan pertemuan lanjutan dengan kembali mengundang seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan untuk membahas permasalahan terkini di perguruan tinggi.

“Kami juga perlu mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menyusun skema transisi PTN-BH terutama pada persoalan tanggung jawab keuangan. Kami juga akan mengundang stakeholder terkait seperti Kementerian Keuangan, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, dan Kemenristek-Dikti. Kami ingin semua stakeholder ini bertemu dalam satu meja dan mereka tak lagi bisa saling melempar urusan,” kata Obsatar.(iss/ipg)