LDII Dorong Pemprov Jatim Melegislasi Aturan Anti-LGBT

Amien Adhy Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Jatim berupaya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk melegislasi aturan atau Undang-Undang Anti-Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

“Seperti yang saya katakan dalam sambutan tadi, saya mendorong agar Pemprov Jatim melakukan mentoring legislasi rancangan Undang-Undang Anti-LGBT,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/3/2016).

Amien mengatakan tidak bisa mendikte kapan legislasi aturan Anti-LGBT itu harus diwujudkan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Jatim.

“Kami tidak bisa mendikte harus besok atau lusa. Saya kira Pemprov Jatim yang lebih tahu. Kami ini kan hanya bagian dari masyarakat Jatim. Pemerintah tentunya berkepentingan, agar anak muda di Jatim tidak rusak karena LGBT,” ujarnya.

Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jatim mengatakan akan mempelajari apakah aturan Anti-LGBT bisa menjadi sebuah regulasi berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Ya nanti kami lihat, kami pelajari dulu. Kami lihat apakah ini bisa jadi Pergub, kami pelajari dulu aturan-aturannya,” ujarnya kepada wartawan.

Gerakan Anti-LGBT, menurutnya merupakan medan dakwah baru yang perlu adanya penajaman. Apalagi telah ada fatwa Majelis Ulama Indoesia tentang LGBT.

“Yang jelas ini perlu satu regulasi, satu payung, ya. Yang mana MUI sudah bikin pernyataan, tinggal bagaimana kami bisa melakukan suatu pendampingan, advokasi, dan konseling,” kata Gus Ipul.

Perlu diketahui, DPW LDII Provinsi Jatim telah menyatakan sikap anti-LGBT melalui penandatangan Deklarasi Gerakan Anti-LGBT yang turut dilakukan oleh Gus Ipul dan beberapa tokoh TNI dan MUI di Ponpes Sabilurrosyidin, Minggu (20/3/2016). (den/dwi)