Mantan Rektor UNESA Tawarkan Dua Solusi Polemik Pengambilalihan SMA/SMK

Muchlas Samani, mantan rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menilai polemik pengambilalihan SMA dan SMK harus diselesaikan dengan duduk bersama antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

“Keduanya (kabupaten/kota dan provinsi) betul, teman-teman di Kota Surabaya betul karena ingin agar sekolah tetap mendapatkan subsidi dan gratis,” kata Muchlas Samani, ketika berbincang dengan Radio Suara Surabaya, Senin (28/3/2016).

Bagi pemerintah provinsi, kata guru besar UNESA ini, pengambil alihan ini juga memiliki dasar yang benar karena dengan pengambilalihan ini maka keuangan kabupaten/kota yang tidak sama akan bisa disamakan sehingga standart pengelolaan SMA dan SMK se Jawa Timur bisa seragam. Gurupun juga bisa berpindah di antara kabupaten/kota.

Terkait polemik ini, Muchlas menyarankan adanya dua solusi yaitu dengan adanya pengecualian bagi kabupaten/kota yang memiliki sumber dana dan sumber daya yang cukup maka masih tetap bisa mengelola SMA dan SMK-nya.

“Jadi anggaran dari provinsi yang harusnya dibagi untuk 38 kabupaten/kota bisa dikurangi jadi kabupaten/kota yang siap kelola sendiri ya silakan kelola sendiri, sedangkan provinsi mengelola kabupaten/kota yang pengelolaan SMA dan SMK-nya masih belum baik,” kata dia.

Sedangkan solusi kedua adalah tetap dikelola provinsi namun kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memberikan subsidi bagi warganya sehingga warga di kabupaten/kota setempat masih bisa menikmati sekolah gratis. “Tapi solusi ini intinya harus duduk bersama sehingga bisa mencarikan yang tepat bagi pendidikan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka tanggung jawab pengelolaan SMA dan SMK tahun ini akan diambilalih pemerintah provinsi. Terkait pengambilalihan ini, Tri Rismaharini, Walikota Surabaya langsung menolak karena kawatir SMA dan SMK di Surabaya tak akan gratis lagi. (fik)