Pemerintah Masih Lamban Mempersiapkan Kebutuhan Jamaah Haji 2016

Panja BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji) Komisi VIII DPR RI menilai kementerian agama masih sangat lamban dalam mempersiapkan kebutuhan jamaah haji Indonesia 2016. Padahal, waktu pelaksanaan haji tidak lebih dari tiga setengah bulan lagi. Hal itu terungkap dalam Kunker Panja BPIH ke Daker Madinah dan Mekkah sejak 3 April lalu.

“Jamaah haji Indonesia itu terbanyak sedunia. Karena itu, persiapannya harus matang. Tidak hanya sekadar rutinitas, tapi harus ada peningkatan kualitas,” ujar ‎Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua tim Kunker Panja BPIH dalam pesan singkatnya, Kamis (7/4/2016).

Dia mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan haji sangat tergantung dari persiapan panitia di Tanah Suci. Ada beberapa elemen kunci yang mendapat sorotan Panja BPIH yaitu pemondokan, katering, transportasi, dan persiapan armina. Dari hasil pantauan dan berdasarkan penjelasan langsung dari tim yang ada di Arab Saudi, secara umum Panja BPIH menilai bahwa hasil kerja mereka masih jauh dari memuaskan.

Dari sisi pemondokan di Mekkah, dari total kuota 155.200 jamaah haji, sampai hari ini yang baru berhasil dinegosiasikan masih 42 pemondokan. Sementara daya tampungnya hanya 58.088 jamaah. Artinya, masih ada sekitar 100 ribu jamaah lagi yang harus dicarikan pemondokannya.

“Dibanding tahun lalu, ini masih sangat lamban. Padahal, tim yang berjumlah 14 orang sudah bekerja selama 27 hari. Belum lagi, ada banyak pemondokan yang hanya repeat order (pemesanan ulang). Mestinya itu lebih mudah karena tidak perlu melakukan kasyfiyah (verifikasi) lebih detail seperti tahun lalu,” kata dia.

Sementara itu, menurut Saleh, pemondokan untuk Madinah belum ada satu pun yang dinegosiasikan. Padahal, jumlah pemondokan di wilayah markaziyah di kota Madinah sangat terbatas. Jika negosiasinyaa terlambat, dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan karena harus bersaing dengan negara lain. Belum lagi, keterlambatan itu menyebabkan nilai sewa akan semakin mahal. Itu sudah terjadi pada tahun lalu dimana sewa pemondokan di Madinah jauh lebih tinggi dari yang disepakati oleh kemenag dan DPR.

“Kejadian tahun lalu itu mesti jadi pembelajaran. Koordinasi tentang jadwal kedatangan jamaah semestinya sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Dengan begitu, penentuan jadwal fix penyewaan bisa segera didapatkan,” kata Saleh.(faz/ipg)