Pendataan PBI BPJS Kesehatan di Kemensos Belum Tuntas

Agustus 2019 lalu Kementerian Sosial mengeluarkan 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Basis Data Terpadu (BDT). Sampai sekarang pendataan ulang ini belum tuntas.

Dari total peserta PBI BPJS Kesehatan yang keluar dari BDT sehingga otomatis kepesertaan BPJS-nya nonaktif, 1,2 juta di antaranya adalah peserta PBI di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Jatim pada Oktober 2019 lalu, dari total 1,2 juta peserta PBI yang nonaktif baru ada sekitar 607 ribu peserta yang sudah masuk kembali ke BDT.

Juliari Peter Batubara Menteri Sosial, dalam acara Sarasehan Kearifan Lokal di Surabaya, Rabu (4/12/2019), mengatakan, pendataan itu sampai sekarang masih berjalan dalam koordinasi pihak-pihak terkait.

“Sedang berjalan, antara Kemensos dengan BPJS (Kesehatan) dan Kemendagri, dalam hal ini Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil),” ujarnya ditemui usai acara di salah satu hotel di Surabaya.

Mengenai jumlah peserta PBI Jatim yang sudah terdata kembali dalam BDT, Mensos di Kabinet Indonesia Maju, pengganti Agus Gumiwang di Kabinet Kerja yang lalu, mengaku tidak tahu.

“Wah, detailnya saya tidak tahu. Tapi (sekarang) sedang berjalan,” katanya.

Handaryo Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur pernah mengatakan, pendataan kembali peserta PBI ini menjadi tanggung jawab bersama Dinas Sosial di kabupaten/kota dan provinsi.

Peserta PBI yang keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan bisa kembali masuk DBT dengan dua cara. Kalau Pemda masih punya kuota PBID, Dinsos bisa mendaftarkan kembali peserta itu dengan biaya APBD.

Kalau Pemda tidak punya kuota anggaran PBID, maka Dinsos bisa mendaftarkan kembali supaya masuk database BDT di Kementerian Sosial supaya tetao menjadi peserta PBI yang dibiayai APBN.

Suban Wahyudiono Plt Kepala Dinas Sosial Jatim mengatakan, pendataan peserta PBI BPJS Kesehatan di Jawa Timur sampai sekarang masih berlangsung. Dinsos tidak sendiri, BPJS juga turut membantu.

“Ini masih dikoordinasikan dalam rapat-rapat. Masih dikumpulkan lagi datanya. Kami terus melakukan koordinasi dengan BPJS. Jadi tidak hanya Dinas Sosial saja,” katanya.

Koordinasi pendataan PBI dengan BPJS Kesehatan ini sekaligus untuk pendataan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Suban bilang, baru-baru ini Jatim dapat penghargaan.

“Jawa Timur kemarin dapat Penghargaan soal Graduasi keluarga penerima manfaat PKH. Keluarga yang tadinya miskin, sekarang tidak perlu menerima bantuan PKH lagi,” katanya.

Suban berharap, hal yang sama terjadi pada peserta PBI BPJS Kesehatan di Jawa Timur yang keluar dari DBT Kementerian Sosial per 1 Agustus 2019 lalu.(den/dwi/rst)