Presiden Instruksikan Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Joko Widodo Presiden mengungkapkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah memastikan pengadaan barang dan jasa tepat waktu, sehingga tidak menghambat efektivitas APBN dan APBD yang dikucurkan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019), di Plenary Hall Jakarta Convention Center.

Di hadapan pimpinan dan pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Presiden mengungkapkan, sampai November 2019, ada paket pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun yang masih berproses di e-tendering.

“Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses mau pun timing pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi,” ucap Jokowi.

Menurut Presiden, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional mau pun daerah.

Maka dari itu, Jokowi meminta peran aktif LKPP bersama kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah demi mempercepat proses belanja anggaran, utamanya untuk urusan pembangunan infrastruktur supaya roda perekonomian bergerak.

“Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Tidak bisa diteruskan seperti itu. Kenyataannya, masih banyak sekali dan tiap tahun kita ulang terus kesalahannya. Akhirnya apa? Ya kualitasnya jelek,” ucapnya.

Untuk mendukung upaya pengadaan yang lebih optimal, cepat, dan transparan, Pemerintah sudah melakukan transformasi menuju sistem pengadaan secara elektronik. Meski demikian, upaya tersebut tidak cukup tanpa perubahan pola pikir yang mendasar.

“Sejak 15 tahun yang lalu saya lihat proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah ada e-procurement, e-tendering, e-purchasing, bagus sekali. Tapi, praktiknya masih dalam pola pikir yang lama,” kata Presiden.

Sekarang, lanjut Jokowi, Indonesia tengah berupaya keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sebagai respon terhadap perekonomian dunia yang mengalami perlambatan.

Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur yang memang sensitif terhadap waktu, secara cepat diharapkan dapat semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang baik di kota besar maupun di daerah-daerah.

“Kalau uangnya tidak keluar, berarti perputaran uang di daerah menjadi tidak ada atau berkurang. Kalau uang tidak berputar pasti pertumbuhannya akan rendah. Artinya rakyat kita yang menderita,” tukasnya. (rid/iss)