Anggota DPD Tidak Memahami Proses Bernegara yang Baik dan Benar

Victor Santoso Tandiasa Ketua Umum Forum Kajian Konstitusi mengatakan langkah pimpinan DPD RI yang tidak mau menandatangani pengaturan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang diatur dalam tatib DPD, adalah tindakan yang tepat. Hal ini menurutnya menjadi proses pembelajaran bagi anggota-anggota DPD Yang tidak memahami proses bernegara yang baik dan benar.

“Jadi langkah pimpinan DPD yang tidak mau menadatangani tatib DPD RI yang akan mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun sudah tepat. Ini harus menjadi pembelajaran bagi anggota DPD karena Pimpinan DPD tidak boleh melanggar sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,” ujar Victor dalam rilisnya, Kamis (28/4/2016).

Menurut Victor jika melihat secara konstitusionalitas, tidaklah tepat pengaturan tentang masa jabatan pimpinan DPD diatur dalam tatib DPD RI karena akan mengakibatkan ketidakstabilan proses kepemimpinan di DPD RI. Lagipula seharusnya dalam amanat UUD, pengaturan untuk DPD dan lembaga parlemen lainnya harus diatur dalam UU dan bukan oleh tatib saja..

“Jika masa jabatan dapat diubah-ubah hanya dengan tatib seperti dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun maka bisa terjadi hal itu akan dilakukan terus dan bukan tidak mungkin masa jabatan akan tawar menawar jika pimpinan DPD dianggap tidak sesuai lagi dengan keinginan anggota,” katanya.

“Bukan tidak mungkin kalau diloloskan hal seperti ini terjadi, kedepan mereka meminta masa jabatan pimpinan DPD harus dilakukan setiap tahun sekali,Ini kan lembaga negara menjadi tidak stabil dan akan mengganggu tugas dan tanggung jawab pimpinan DPD RI,” tambah dia.

Dia pun membandingkan aturan masa jabatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) dimana masa jabatan presiden adalah 5 tahun.

“Tentu sangatlah menurunkan derajat wibawa lembaga legislatif jika pengaturan masa jabatan Presiden diatur di UUD 1945, sementara untuk masa jabatan Pimpinan DPD (termasuk MPR dan DPR) yang merupakan primary constitutional organs hanya diatur dalam peraturan tata tertib (peraturan internal). Seharusnya pengaturan masa jabatan pimpinan MPR, DPR dan DPD paling minimal diatur dalam tingkatan undang-undang,” kata Victor.

MPR, DPR dan DPD, kata Victor, adalah salah satu pelaku kekuasaan negara utamanya kekuasaan legislatif yang mewakili kepentingan rakyat untuk membentuk peraturan dan mengawasi pelaksanaan peraturan, kedudukan kekuasaan legislatif adalah sederajat dengan kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Presiden.

“Hal tersebut diperkuat dengan pasal 22C ayat (4) yang mengatakan bahwa Susunan dan Kedudukan DPD diatur dengan UU, artinya masa jabatan pimpinan DPD seharusnya sudah masuk dalam lingkup kedudukan DPD yang diatur dalam Undang-Undang MD3,” ujar dia.

Disisi lain menurut dia, pengaturan masa jabatan pimpinan Lembaga Lagislatif dalam UU akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap jabatan pimpinan lembaga negara sehingga tidak mudah untuk dirubah2 melalui laporan tatib yang dibacakan tiap tahunnya, demi menjaga stabilitas kepemimpinan di DPD.

“Karena jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, menjadi kekhawatiran kita bersama masyarakat akan melihat bahwa DPD RI akan terlihat sebagai lembaga yang tidak memiliki fungsi penting dan hanya sibuk dengan urusan perebutan kekuasaan dan mengabaikan tugas yang diberikan oleh negara untuk ikut mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bukan menjadi hal yang mustahil kedepan Rakyat akan meminta lembaga ini di Bubarkan karena memakan anggaran yang berasal dr Rakyat tanpa kerja yang jelas, melainkan hanya sibuk berebut kekuasaan,” kata dia.

Selain itu menurutnya anggota DPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu karena kewenangan DPD RI hanya menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan yang menyangkut daerah.

“Jadi selain tidak ada aturan perundangan yang memerintahkan bahwa aturan masa jabatan pimpinan DPD diatur dalam tatib juga karena itu bukan kewenangan DPD untuk mengatur masa jabatan tersebut,” ujar Victor.(faz/iss)