
Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Surabaya dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo, Senin (2/5/2016).
Aliansi gabungan dari FMN, GMNI, SMI, BEM KM Unair, LAMRI, LDF, HMI dan LMND ini menuntut dicabutnya Undang-undang Dikti No.12 tahun 2012 tentang otonomi pendidikan tinggi yang dinilai menyengsarakan mahasiswa.
Penerapan pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya ke Perguruan Tinggi semakin membawa dunia pendidikan tinggi dalam praktek komersialisasi. Akibatnya mahasiswa dan orang tua wali serta perusahaan asing menjadi penopang utama pembiayaan kampus.
Fedi Bhakti Atriya Humas aksi mengatakan, UU itu menyengsarakan mahasiswa. Biaya kuliah tunggal (UKT) menjadi wujud nyata komersialisasi pendidikan.
“Kursi kuliah mahasiswa dijual dengan harga yang kian mencekik,” kata Fedi.
Dalam Permen Dikti No 22 tahun 2015, kata Fedi, telah membagi golongan UKT sampai 8 golongan.
“Di sini semakin memberatkan mahasiswa,” katanya.
Fedi mengatakan, UKT golongan satu dan dua sebenarnya kuotanya diberi 10 persen dari perekrutan mahasiswa baru. Tapi prakteknya banyak terjadi pelanggaran.
“Justru UKT banyak diarahkan ke golongan 7 sampai 8 yang biaya semesternya hingga Rp.11 juta,” katanya.
Mahasiswa dalam aksi ini meminta transparansi pemerintah dan perguruan tinggi negeri. Aksi saat ini menutup setengah jalan Gubernur Suryo.(bid/dwi)