Dra Hj. Indar Parawansa, Msi Menteri Sosial RI memastikan jika Jawa Timur akan segera terbebas dari keberadaan lokalisasi prostitusi. Pasalnya lokalisasi prostitusi terakhir yang teridentifikasi yakni di Mojokerto akan ditutup.
“Lokalisasi prostitusi di Mojokerto akan ditutup hari ini. Sehingga lokalisasi di Jawa Timur yang teridentifikasi hanya tinggal Mojokerto ini saja,” kata Khofifah Indar Parawansa Menteri ketika berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ulul Albab di Desa Panggunglombok, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Sabtu (28/5/2016).
Setelah melakukan penutupan lokalisasi terakhir di Jawa Timur ini, Menteri Sosial RI akan melanjutkan untuk menutup lokalisasi prostitusi lainnya di Indonesia. “1 Juni saya akan ke Samarinda bersama seluruh Bupati dan Gubernur Kalimantan Timur. Karena di Kaltim merupakan lokalisasi prostitusi terbesar yang akan ditutup,” paparnya.
Hal ini, masih menurutnya, dilakukan untuk mereduksi kasus eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang banyak terjadi di lokalisasi prostitusi. “Kasus-kasus perdagangan orang itu banyak terjadi di lokalisasi prostitusi. Dengan dipaksa untuk dipekerjakan seksual,” paparnya.
Sementara untuk lokalisasi prostitusi illegal yang maish banyak menjamur, Khofifah Indar Parawansa Menteri menyebutkan, pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk memberikan format penanganannya. “Kita jangan mengurai persoalannya. Tapi menunjukkan ini lho pola hidup yang sehat itu,” terangnya.
Pasalnya, diungkapkannya, perilaku seks bebas yang banyak dilakukan di lokalisasi prostitusi sangat rawat memicu menyebaran penyakit HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.
“HIV/Aids di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Karena lokalisasi di Jawa Timur ini dulunya memang terbanyak di Indonesia. Besok, Insya Allah dengan penutupan lokalisasi terakhir di Mojokerto berarti Jawa Timur paling tidak sudah bisa bebas dari prostitusi. Tapi HIV/AIDS-nya sudah terlanjur banyak dan tidak ada obatnya,” pungkas Khofifah.
H Thoriqul Haq Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur dalam kesempatan terpisah menyampaikan, DPRD Jatim, penutupan lokalisasi yang telah teridentifikasi di Jawa Timur juga dilakukan pendataan dan pihaknya memegang data tersebut.
“Kami juga memiliki data menyangkut penutupan lokalisasi prostitusi yang telah dilakukan meski tidak detail. Siapa dari lokalisasi mana, dipulangkan kemana itu sudah ada datanya,” katanya.
Setelah penutupan lokalisasi, nantinya akan dilakukan pemantauan terhadap eks penghuni dengan koordinasi pemerintah daerah masing-masing. Problemnya sekarang adalah pemerintah daerah apakah melakukan pendampingan kepada eks penghuni lokalisasi tersebut.
“Sehingga mereka tidak menyebar kemana-mana. Faktanya, ada eks penghuni lokalisasi prostitusi yang telah ditutup malah pindah ke luar Jawa speerti Kalimantan untuk menekuni kembali profesi serupa hingga berpindah ke lokalisasi-lokalisasi prostitusi illegal yang ada di daerah lain,” paparnya.
Pasca penutupan lokalisasi prostitusi terakhir di Jawa Timur yang telah teridentifikasi ini, lanjut Thoriqul Haq, harus ditindaklanjuti dengan penanganan lokalisasi prostitusi illegal yang masih menjamur di berbagai daerah.
“Ini yang akan ditertibkan lagi, dilanjutkan lagi dengan skema-skema yang telahd ibuat sinergis antara Kementerian Sosial, Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Karena patut diingat, bahwa lokalisasi prostitusi ini menjadi awal dari problem miras, kriminalitas dan perbuatan asusila yang efeknya seperti pemerkosaan anak dibawah umur. Jangan sampai kemudian keberadaan lokalisasi prostitusi illegal itu dibiarkan,” pungkas Thoriqul Haq. (her/dwi)
Teks Foto :
– Dra Hj. Khofifah Indar Parawansa, Msi Menteri Sosial RI di Pondok Pesantren Ulul Albab Desa Panggunglombok, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
Foto: Sentral FM
NOW ON AIR SSFM 100
