PBB Bantah Terima Laporan Pelanggaran HAM Papua

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah bahwa Ban Ki-moon Sekretaris Jenderal PBB menerima laporan maupun dokumen apapun terkait pelanggaran HAM di Papua.

“Sekjen PBB tidak pernah menerima dokumen apapun terkait laporan HAM Papua,” kata Stephane Dujarric Juru Bicara Sekjen PBB dalam konferensi pers harian di Markas Besar PBB, New York, 1 Juni lalu.

Dujarric juga mengklarifikasi bahwa Sekjen PBB tidak pernah melakukan pertemuan atau mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Papua Barat pada acara KTT Kemanusiaan Dunia (WHS) di Istanbul, Turki, 23-24 Mei 2016.

Atas bantahan PBB itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan pernyataan pers di Jakarta, Jumat (3/6/2016), bahwa informasi adanya laporan pelanggaran HAM di Papua kepada PBB merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kebohongan kelompok antipembangunan Papua kepada publik.

Pemerintah Indonesia menyayangkan klaim sekelompok organisasi yang menyebut telah melakukan pertemuan resmi dengan Sekjen PBB untuk menyerahkan laporan tersebut dalam WHS.

Pertemuan itu hanyalah kesempatan berfoto bersama dengan Sekjen PBB yang dilakukan secara singkat dan tidak terjadwal di sela-sela acara.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk memajukan pembangunan di wilayah Papua, bahkan di era Joko Widodo Presiden, telah dibentuk satuan tugas khusus untuk pembangunan Papua di bawah Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kelompok antipembangunan yang disebut pemerintah Indonesia adalah Gerakan Pembebasan Papua Barat (FWPM) yang mengunggah berita penyerahan laporan HAM kepada Sejen PBB di laman organisasi tersebut pada 26 Mei lalu.

Dalam laman tersebut, FWPM menyebut penyerahan laporan HAM oleh Emele Duituturaga Direktur Eksekutif Asosiasi Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepulauan Pasifik (PIANGO) itu sebagai kejadian bersejarah.

Di bagian bawah halaman berita itu, terdapat sebuah foto tanpa keterangan yang menampilkan Duituturaga bersama Ban Ki-moon Sekjen PBB.

PIANGO mengaku menjadi wakil dari LSM-LSM yang terdapat di 21 negara dan wilayah Kepulauan Pasifik.(ant/iss/rst)