Jokowi Tekankan Kepentingan Nasional Soal Tembakau

Konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dirancang oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2003 lalu. Konvensi tersebut, memiliki tujuan utama mengendalikan produksi tembakau dunia, guna melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak akibat konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Di sisi lain, konvensi tersebut juga bermaksud membatasi penggunaan tembakau dalam bentuk apapun. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC tersebut.

Berdasarkan data WHO sampai dengan bulan Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC, mewakili 87,9 persen populasi dunia. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah negara yang meratifikasi dan mengaksesi FCTC bertambah menjadi 180 negara, yang mewakili 90 persen populasi dunia.

Oleh karena itu, Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri terkait untuk melihat kepentingan nasional terlebih dahulu dan melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Dalam hal ini, Presiden tidak ingin Indonesia hanya sekadar mengekor negara lainnya tanpa berpikir mengenai solusi yang seimbang antara kepentingan generasi muda ke depan.

“Jangan sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren. Tapi Indonesia harus betul-betul melihat kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan warga negara yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan. Kita juga perlu memikirkan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau,” kata Presiden dalam rapat terbatas tentang konvensi kerja pengendalian penggunaan tembakau di Kantor Presiden Selasa (14/6/2016).

Presiden juga berpesan, agar seluruh aspek yang ada dalam permasalahan ini benar-benar dilihat dan dibahas. Untuk itu, solusi yang nantinya diambil harus benar-benar komprehensif sehingga menghasilkan manfaat bagi semua pihak.

Rapat terbatas ini diikuti Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Hanif Dhakir Menteri Ketenagakerjaan, Nila M. Moeloek Menteri Kesehatan, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya. (jos/tit/ipg)