Potensi Lautan Indonesia Masih Disia-siakan

Joko Widodo Presiden mengingatkan kepada anggota kabinet kerja bahwa saat ini seharusnya pemerintah mempercepat pembangunan di lautan Indonesia.

Indonesia yang 70 persen atau 2/3 bagian wilayahnya berupa lautan akan menjadi sebuah negara yang besar bila mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar.

“Masa depan Indonesia ada di laut. Indonesia bisa menjadi negara besar kalau mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar,” kata Presiden pada rapat kabinet terbatas tentang kalautan di kantor Presiden, Rabu (15/6/2016).

Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, Jepang mampu menyumbang 48,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nya atau setara dengan USD 17.500 miliar hanya dari sektor ekonomi kelautannya. Sementara Thailand, yang garis pantainya hanya sepanjang 2.800 km, ekonomi kelautannya mampu menyumbang devisa sebesar USD 212 miliar.

“Indonesia dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70%, kontribusi di bidang kelautana terhadap PDB nasional kita masih di bawah 30%,” katanya.

“Ada informasi yang menyebutkan, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah USD 1,2 triliun per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang,” kata Presiden.

Artinya potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia karena itu Presiden menginstruksikan kepada para menterinya untuk mengkonsolidasikan segala kebijakan pembangunan kelautan Indonesia agar potensi kelautan tersebut bisa dimanfaatkan maksimal.

Program-program pembangunan sektor kelautan tersebut harus kita lakukan dengan lebih terarah, lebih tepat sasaran dan Presiden ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada.

Presiden mempertegas bahwa kebijakan tersebut nantinya harus menjadi pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan Indonesia dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita. Dan kebijakan pembangunan kelautan jangan hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Hadir dalam rapat terbatas ini, Rizal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Darmin Nastution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan, Ari Soedewo Kepala Badan Keamanan Laut dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya. (jos/dwi)