Terlibat Kasus Vaksin Palsu, Rumah Sakit Terancam Izinnya Dicabut

Joko Widodo Presiden meminta masyarakat agar tetap tenang, setelah Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera mencari solusi, berkenaan dengan vaksin palsu.

Pesan itu disampaikannya setelah menyampaikan pengarahan Sosialisasi Ammesty Pajak di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (15/7/2016).

Jokowi mengatakan, solusi tersebut dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan atau bersama pemerintah daerah, supaya satu persatu menyelesaikan di setiap lokasi dimana terdapat peredaran vaksin palsu.

“Yang penting (masyarakat) tenang dulu karena ini menyangkut tidak setahun ataupun dua tahun, namun sudah berlangsung selama 13 tahun. Sehingga harus ditangani, termasuk sanksi terhadap RS maupun individu yang tersangkut,” kata Presiden.

Mengenai 20 orang telah menjadi tersangka kasus vaksin palsu, Jokowi juga memberikan komentarnya.

“Tapi mungkin akan tambah lagi, termasuk sanksi terhadap rumah sakit. Ini juga baru proses. Bisa saja nanti ada yang dicabut izinnya, bisa hanya bentuk teguran dan lain-lain,” kata Presiden.

Jokowi juga meminta pasien yang telah menggunakan vaksin palsu untuk menunggu Menteri Kesehatan, karena penanganan kasus ini harus dilakukan secara detail dan hati-hati.

Pemerintah melalui Nila F Moeloek Menteri Kesehatan, telah menyebutkan nama-nama fasilitas dan tenaga kesehatan penerima distribusi vaksin palsu dalam rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Saat ini, tidak hanya distributor, namun Kepala Rumah Sakit, bidan dan dokter juga menjadi tersangka kasus ini. Saat diumumkan, jumlah layanan kesehatan yang menggunakan vaksin palsu tersebut mencapai 14 fasilitas layanan kesehatan. (jos/tit/ipg)