Presiden Belum Puas Dengan Kinerja Polri dan Kejaksaan

Joko Widodo Presiden menilai, kinerja Polri dan Kejaksaan dalam satu tahun terakhir masih belum memenuhi harapan Presiden.

Banyak laporan dari Gubernur, Bupati dan Walikota tentang kekecewaannya terhadap aparat penegak hukum yang di dalamnya ada Polri dan Kejaksaan.

Evaluasi kinerja Polri dan Kejaksaan disampaikan dalam pertemuan antara Kapolda dan Kejati seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (19/7/2016). Dalam rapat yang digelar tertutup itu juga dihadiri Jusuf Kalla wakil Presiden, Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan, Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Panglima TNI, Jendral Polisi Tito Karnavian Kapolri dan HM Prasetyo Jaksa Agung.

Kata Presiden, ada lima persoalan yang tidak boleh dipidanakan, tapi kriminalisasi pada lima persoalan itu masih terjadi. Berikut lima persolan yang tidak boleh dikriminalkan.

Kelima poin arahan itu adalah kebijakan dan deskresi tidak bisa dipidanakan, pelanggaran administrasi tidak dipidana, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kerugian negara diberi waktu menyelesaikan 60 hari, kerugian negara harus nyata atau tidak mengada-ada dan kasus yang ditangani tidak diekspose ke media secara berlebihan.

“Saya masih banyak dengar yang tidak sesuai yang saya sampaikan baik di kabupaten, kota, provinsi termasuk pusat. Saya juga masih menerima banyak keluhan dari Bupati, Walikota dan Gubernur terkait dengan lima hal itu,” kata dia.

Joko Widodo meminta jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk berada segaris dengan kebijakan Presiden. “Semuanya harus segaris dan seirama sehingga orkestrasi jadi suara yang baik,” katanya.

Dia mengatakan lima kebijakan itu disampaikan untuk mendukung program pembangunan pemerintah termasuk semua kebijakan yang dikeluarga pemerintah pusat.

“Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan-terobosan. Deregulasi ekonomi sudah 12 yang dikeluarkan. Kemudian terobosan amnesti pajak sudah dikeluarkan. Segala jurus kita lakukan. Jika tidak didukung jajaran di daerah baik di pemda, kejari, kejati, polres, polda ya tidak jalan,” katanya.

Presiden juga menyampaikan kepada para Kapolda dan Kajati bahwa persaingan antarnegara sudah terjadi sangat ketat. “Begitu kita kehilangan waktu jam, detik, dan hari, momentum-momentum akan hilang,” ujarnya.

Menurut dia, jika tidak merespon perubahan di negara atau kawasan lain, Indonesia akan kehilangan banyak hal. (jos/dwi)