Partai Hanura Belum Putuskan Posisi Wiranto di Partai

Reshuffle kabinet jilid dua pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja selesai. Dan seorang yang sudah menjabat sebagai menteri tidak boleh merangkap jabatan lainnya.

Wiranto ketua umum partai Hanura telah masuk dalam kabinet dan menduduki kursi Menteri Politik hukum dan Keamanan (Polhukam).

Menanggapi rangkap jabatan tersebut, Berliana Kartakusumah Sekjen DPP Partai Hanura mengatakan kalau partainya mempunyai mekanisme dalam mengambil keputusan melalui aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Mekanisme di partai Hanura tentu akan kita bicarakan lebih jauh pada rapat pengambil keputusan partai. Bagaimana menyikapi keputusan Bapak presiden ini terhadap pak ketua umum,” ujar Berlian di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Dia menjelaskan, dalam AD/ART partai Hanura lengkap mengatur soal pergantian ketua umum.

“Semuanya lengkap dalam AD/ART, kita diatur kalau ada hal-hal yang berhalangan tetap atau. Berhalangan sementara dan seterusnya. Alhamdulillah AD/ART kami mengatur semua itu,” kata dia.

Ditanya kalau target Wiranto sebelumnya ingin sebagai presiden, Berlian mengatakan kalau latar belakang ketua umumnya adalah TNI, sehingga, apapun jika demi kepentingan negara akan dilakukan.

“Ya sebagai seorang warga negara yang cinta bangsanya dan berlatar belakang TNI bahwa pengabdian negara itu menjadi prioritas utama dibanding yang lain,” ujar Berlian.(faz/dwi/rst)