Munculnya kartu palsu BPJS Kesehatan di Cimahi, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, direspons oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional Jatim dengan membuat program kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pendaftaran dan pelayanan.
Moelyo Wibowo Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional Jawa Timur mengatakan, salah satunya bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama. Pilot project program itu saat ini sedang diterapkan di Malang, Jawa Timur.
“Dalam pendaftaran kami bekerjasama dengan NU (Nahdlatul Ulama) setempat. Mereka punya poin-poin untuk pelayanan. Kami juga bekerjasama dengan klinik-klinik setempat untuk pendaftaran,” ujarnya.
Moelyo membenarkan, kendalanya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak begitu familiar dengan teknologi. Padahal, sistem pendaftaran BPJS Kesehatan saat ini secara online dengan database terpusat.
“Dengan menggandeng klinik, nanti masyarakat terutama di Kabupaten bisa mendaftar di sana. Baik pendaftaran online maupun secara langsung di klinik itu,” ujarnya.
Sedangkan dalam hal pengawasan kartu BPJS Kesehatan palsu, Moelyo mengatakan pihaknya selama ini sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
“Dalam forum kemitraan dan forum koordinasi, bahkan dipimpin oleh Sekda, ya, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi,” ujarnya.
Dia juga mengklaim pihaknya telah memerintahkan seluruh cabang untuk meningkatkan sosialisasi, baik melalui media cetak dan elektronik maupun secara langsung.
“Ada juga relawan dari LSM. Kami memberikan semacam TOT (training of trainers,red). Mereka akan menyosialsiasikan kepada masyarakat. Intinya, kami sedang meningkatkan sosialisasi,” ujarnya.
Sosialisasi terutama bertujuan agar masyarakat memahami, pendaftaran BPJS harus melalui jalur resmi. Selain itu, agar masyarakat dapat mengidentifikasi mana kartu asli, mana yang palsu.
“Kami punya website dan aplikasi Android, ya. Keduanya bisa digunakan untuk mengecek kartu itu apakah asli atau palsu,” ujarnya.(den/ipg)