Tiba di Lampung, Presiden Sidak Layanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek

Agenda pertama Joko Widodo Presiden setibanya di Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019), adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H.Abdul Moeloek, di Kota Bandar Lampung.

“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapa pun,” ujar Jokowi.

Presiden mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden ingin mencari info tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

“Saya cuma ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Jokowi menemukan informasi, proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta Program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah.

Arinya, lebih banyak pengguna layanan BPJS Kesehatan yang membayar iuran mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut, ada sebanyak 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD, mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tuturnya.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang terjadi bisa diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Pemerintah kan sudah bayar yang 96 juta (peserta), menggunakan APBN. Tetapi, di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut Pratikno Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir Menteri BUMN, Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Arinal Djunaidi Gubernur Lampung.(rid/tin/rst)