Empat Hari Dilantik, MenPANRB Minta Seluruh Daerah Terapkan E-Budgeting

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) desak seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bisa menerapkan e-budgeting guna memastikan penggunaan anggaran berbasis kinerja.

“Ke depan seluruh kabupaten/kota, provinsi serta kementerian lembaga sudah harus menggunakan e-budgeting. Saya baru empat hari dilantik, dan e-budgeting ini harus segera tuntas,” kata Asman Abnur, MenPANRB, ketika menghadiri evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pemerintahan di kantor Dinas Pendapatan Jawa Timur, Selasa (2/8/2016).

Dengan e-budgeting, maka efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. E-budgeting diharapkan juga mampu menghapus penggunaan dana-dana siluman sehingga bisa lebih transparan.

Penggunaan e-budgeting, kata menteri dari PAN ini, juga merupakan perintah dari Joko Widodo Presiden setelah dirinya dilantik menjadi MenPANRB.

“Presiden minta e-budgeting bisa diselesaikan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di dalamnya kementerian dan lembaga. Ini konsentrasi saya,” ujarnya.

Beberapa daerah, kata Asman Abdur, sebenarnya sudah menggunakan e-budgeting, namun belum ada keseragaman sehingga KemenPANRB akan segera merumuskan standar baku penggunaan e-budgeting ini.

Sementara itu dalam kesempatan evaluasi kali ini juga dipaparkan penggunaan e-budgeting yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur, Kota Malang, Kabupaten Banyuwangi dan Tulungagung.

“Beberapa daerah di Jatim sudah lama menggunakan e-budgeting, tapi memang belum seragam penggunaanya,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Dengan e-budgeting, proses penganggaran hingga implementasi penggunaan anggaran bisa lebih terukur dan transparan. (fik/dwi)