Akom Menyarankan Sidang Tahunan 16 Agustus Tanpa Interupsi

Ade Komarudin (Akom) Ketua DPR RI menegaskan akan merapatkan terlebih dahulu dengan sepuluh pimpinan Fraksi DPR RI, terkait permintaan Effendi Simbolon politisi PDIP agar dibolehkan interupsi saat Joko Widodo Presiden RI berpidato pada sidang tahunan MPR RI yang akan digelar pada Selasa (16/8/2016) mendatang.

Tapi, dia menyarankan sebaiknya sidang tahunan itu berlangsung khidmat di tengah perekonomian yang lambat saat ini.

“Keadaan saat ini memang tidak mudah. Kalau mau memahami dengan benar di tengah perekonomian global yang lesu. Bahkan Eropa, Amerika Serikat, China juga stagnan, dan di Asean hanya Vietnam yang tumbuh enam persen, sedangkan Indonesia lima persen, maka kita memahami kondisi ini secara obyektif. Sehingga akan bersikap lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi situasi sulit ini,” ujar politisi Golkar itu dalam acara Ngobrol bareng dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Dulu tahun 1998 kata Akom, dunia mengalami krisis, tapi komoditas Indonesia bagus, sehingga perekonomian, bagus dan penerimaan pajak juga bagus. Namun kini sebaliknya. Ekonomi dunia lesu, sehingga berdampak kepada lesunya komoditas.

“Seperti harga karet, sawit, cengkeh, hasil pertanian dan harga komoditas ekspor semua mengalami penurunan, maka penerimaan negara juga turun,” kata dia.

Tapi, Akom yakin Indoensia akan bertahan dengan pertumbuhan lima persen ini tak akan mengalami krisis. Syaratnya antara lain ada jaminan stabilitas politik.

“Stabilitas politik ini menjadi faktor utama perekonomian nasional. Kalau politik baik, maka ekonomi akan baik, dan investor akan berinvestasi di Indonesia. Jadi, pertumbuhan ekonomi lima persen ini bagus tidak, jelek juga tidak, ya lumayan,” kata Akom.

Dia menyatakan jika keyakinan berdasarkan pandangan ekonom professional, bukan partisan. Sehingga dia meyakini jika Indonesia akan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Karena itu DPR RI juga tidak hanya mengawasi, melainkan memberikan solusi agar pemerintah genjot BUMN.

“Pemerintah harus genjot BUMN,” ujar Akom.

Lalu bagaimana dengan Rini Soemarno Menteri BUMN, yang direkomendasi Pansus Pelindo II DPR harus dicopot oleh Joko Widodo Presiden, dan sampai saat ini masih ada larangan menghadiri rapat-rapat dengan DPR RI, “Hal itu harus kembali diproses alat kelengkapan DPR RI. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kita harus lebih bijaksana,” kata dia.(faz/iss)