Negara Dinilai Belum Berpihak Pada Koperasi dan UMKM

Soekarwo Gubernur Jawa Timur mendesak pemerintah pusat melakukan reformasi kebijakan koperasi dan usaha kecil, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga proses pemerataan ekonomi segera terjadi.

Reformasi yang harus dilakukan, kata Soekarwo, diantaranya adalah reformasi ritel yang mengacu pada peningkatan kualitas dari koperasi dan produk dari pelaku usaha kecil.

Lalu reformasi fiskal. Soekarwo meminta agar pemerintah membebaskan pajak untuk pelaku UMKM. Selain itu reformasi moneter juga harus dilakukan .

Menurut Soekarwo, bunga bank untuk pelaku UMKM juga harus direformasi sehingga bisa serendah mungkin. “Bunga bank UMKM itu masih sekitar 18 persen. Sedangkan korporasi hanya 12 persen. Inikan tidak adil. Kalau seperti ini koperasi dan UMKM akan kalah dalam persaingan,” kata Soekarwo dalam peringatan Hari Koperasi Ke-69 di Dyandra Convention Centre, Rabu (10/8/2016).

Menurut Soekarwo, ketidakadilan yang muncul dari kebijakan tersebut menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Koperasi yang mengandalkan asas kekeluargaan harus diperhatikan serius oleh pemerintah.

Sekadar diketahui, dari Rp1.800 triliun perputaran uang di Jawa Timur, sekitar Rp900 triliun berasal dari kontribusi pelaku UMKM dan koperasi.

Di Jawa Timur saat ini ada sekitar 31.000 koperasi. Sedangkan jumlah total UMKM yang di dalamnya termasuk koperasi jumlahnya mencapai 6,8 juta.

Sementara itu Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, pemerintah sudah berupaya keras agar koperasi dan UMKM bisa berkembang.

Salah satunya dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank-bank BUMN. Dalam program KUR tersebut, pelaku usaha bisa melakukan pinjaman hingga Rp25 juta tanpa ada agunan. Pihaknya berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha kecil.

“Saat ini sudah banyak UMKM dan koperasi yang berkembang pesat. Koperasi misalnya, sekarang ini saya sudah menerima pengajuan dari delapan koperasi agar mereka bisa ikut menyalurkan KUR. Inikan sebuah prestasi yang bagus,” ujarnya.

Lebih jauh Gede Ngurah Puspayoga menyinggung terkait koperasi yang tidak aktif. Data Kementrian Koperasi dan UMKM menunjukkan, saat ini ada 200.000 koperasi. Dari jumlah itu, sekitar 150.000 yang tercatat masih aktif melakukan kegiatan koperasi.

“Saya akan surati kepala daerah dan meminta mereka mendata ulang jumlah koperasi yang ada di wilayah mereka. Saya minta koperasi yang aktif terus bertambah. Tidak hanya jumlah koperasinya tapi juga jumlah anggota dan unit usahanya,” kata dia. (fik/dwi)