Pemerintah Anggarkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sebesar Rp2,7 Triliun

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) menyiapkan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Tahun 2019.

Dalam keterangan resmi Kementerian LHK yang diterima di Jakarta, Minggu (17/11/2019), disebutkan, dana tersebut dialokasikan untuk rencana penanaman pohon di areal seluas 206 ribu ha serta pengembangan kebun bibit dan persemaian.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sejalan dengan prioritas pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024,” ujar Hudoyo Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK.

Sebelumnya saat saat mengunjungi Persemaian Permanen di KPH Pekalongan Barat, Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2019) Siti Nurbaya Menteri LHK mengatakan, sebelum 2019, luasan RHL baru mencapai 23 ribu hektar. Namun pada tahun ini luasannya naik hampir 10 lipat mencapai 206 ribu hektar.

“Karena itu, kami akan berkeliling Indonesia untuk melakukan observasi ke persemaian, mulai dari persemaian yang disiapkan pemerintah hingga kebun bibit masyarakat. Hal ini karena keberhasilan tumbuh kembang pohon dimulai dari pembibitan yang baik. Presiden juga menugaskan untuk pemulihan lingkungan,” ujar Menteri Siti yang didampingi Aloe Dohong Wamen, Bambang Hendroyono Sekjen, Hudoyo Plt. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL).

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya mengajak masyarakat untuk menanam pohon sebagai upaya pemulihan dan pencegahan banjir dan kekeringan.

“Caranya yaitu mari kita menanam pohon, kita perbaiki lahan kritis. Kita percaya kalau pohonnya bagus, airnya juga akan bagus, lingkungan yang baik bagi masyarakat juga terawat,” kata dia.

Keberadaan pohon dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Mengutip satu penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.

Menurut Menteri, rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupa serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 DAS prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan/waduk.

“Selain yang kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah menegaskan bagi pengusaha yang memakai kawasan hutan dalam usahanya melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk harus melakukan rehabilitasi kawasan dengan penanaman pohon,” kata dia dilansir Antara.

Menteri KLHK memastikan kegiatan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Pada areal satu hektar persemaian permanen butuh 30 sampai 40 orang tenaga kerja.

“Dalam jangka pendek, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui pelibatan dalam pembibitan dan penanaman. Sedangkan dalam jangka panjang, masyarakat dapat menikmati hasil hutan bukan kayu dari tanaman RHL, seperti nangka, cengkeh, bahkan macadamia yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis sangat tinggi,” katanya.

Sementara itu Hudoyo menambahkan, selain pemulihan DAS Kegiatan RHL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Kunjungan kerja inspeksi kebun bibit di Tegal Jawa Tengah, kata Hudoyo merupakan rangkaian kerja program RHL menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.(ant/tin/iss)