Kandidat Ini Tantang Konsep Whisnu Sakti Buana untuk Maju Pilwali Surabaya 2020

Kandidat Calon Wali Kota Surabaya yang akan maju di Pilwali 2020 terus bermunculan. Salah satunya Ahmad Nawardi Anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur.

Meski belum memutuskan, maju di jalur perseorangan (independen) atau dengan kendaraan partai politik, dia muncul menawarkan konsep pemerataan pembangunan Kota Surabaya.

Salah satu konsep yang dia tawarkan, secara langsung menantang konsep Whisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota Surabaya, yang juga digadang-gadang maju sebagai Calon Wali Kota Surabaya 2020 mendatang.

Nawardi yang diklaim Ketua Forum RT/RW Surabaya ini menawarkan konsep pemerataan pembangunan dengan mengalokasikan dana Rp200 juta untuk setiap RT di Surabaya.

Whisnu Sakti Buana, sebelumnya sudah menawarkan konsep yang sama selain pembangunan transportasi publik, pemerataan ekonomi, dan kebudayaan, dalam konferensi pers pada Minggu (10/11/2019) lalu.

Mantan Ketua DPC PDIP Surabaya itu berpendapat, masyarakat Surabaya harus berdaulat dan terlibat dalam pembangunan Surabaya. Dia akan mewujudkan alokasi dana Rp100 juta untuk setiap RT yang ada di Surabaya.

Nawardi menawarkan konsep pendanaan lebih besar. Rp200 juta untuk setiap RT. Dana ini menurutnya efektif untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan SDM sampai ke setiap sudut Kota Pahlawan.

“Anggaran itu setara Rp1,8 triliun per tahun untuk 9.271 RT di seluruh Surabaya. Ini cukup ditopang APBD Surabaya yang nilainya Rp10,3 Triliun,” katanya keterangan pers, Senin (18/11/2019).

Dana sebesar itu, kata dia, dia perkirakan hanya sekitar 17 persen dari total APBD Kota Surabaya. Tidak sampai 20 persen. Menurutnya, alokasi ini tidak akan membebani APBD Kota Surabaya.

“Saya, kan, lama di Banggar (Badan Anggaran) DPRD) Jatim. Juga Banggar di pusat (DPR RI). Jadi paham postur anggaran. Itu tidak akan membebani APBD Surabaya,” ujarnya.

Bahkan, menurut dia, seharusnya untuk setiap kampung atau setiap RT/RW yang ada di Surabaya, dana yang dialokasikan bisa mencapai 30 persen dari total APBD yang ada, demi pemerataan itu.

“Masih layak sebenarnya, tapi coba bertahap dulu. Di awal bisa dianggarkan Rp1,8 triliun dulu. Lihat progresnya, nanti bisa kita naikkan secara bertahap,” ujarnya.

Pria yang juga diklaim Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu mengatakan, satu hal yang pasti, lompatan gagasan itu perlu komitmen bersama dengan DPRD Surabaya.

Dia yakin konsepnya itu bisa terwujud karena dia juga meyakini bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Surabaya masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, PAD Surabaya terlalu rendah.

“Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah. Padahal Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi APBD-nya jauh sekali. Jakarta Rp 89,44 triliun, Surabaya hanya Rp 10,3 triliun,” katanya.

Setidaknya, kata dia, APBD Surabaya bisa terus ditingkatkan minimal 30 persen dari total APBD Jakarta. Demikian halnya dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, 30 persen dari PAD Jakarta.

Menurutnya, selama ini Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya membangun Ibukota Provinsi Jawa Timur ini dari tengah kota. Padahal, pembangunan kota ini, kata Nawardi, sudah seharusnya dimulai dari kampung.

“Jalan-jalan protokol dibangun sebagus mungkin, sementara pembangunan di kampung masih sekitar 30-40 persen selama 10 tahun Risma menjadi wali kota,” katanya.(den/iss/ipg)