Menkopolhukam Ajak Kerja Sama ASEAN Cegah Peredaran Narkoba

Wiranto Menko Polhukam dalam Pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN Ke-14 di Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016), menyeru negara-negara ASEAN bekerja sama dalam mengatasi peredaran narkoba.

“Indonesia, seperti banyak negara lain di ASEAN, telah menghadapi peningkatan perdagangan gelap narkoba melalui laut. Kita harus memperkuat upaya bersama dalam merespons masalah ini,” kata Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Dalam forum yang dihadiri menteri-menteri dari 10 negara anggota ASEAN itu Menko Polhukam melaporkan keberhasilan peluncuran Gugus Tugas Interdiksi Pelabuhan Laut ASEAN (ASITF) pada Juli lalu, yang akan mengarah pada pembentukan ASITF Focal Points untuk memerangi kejahatan narkoba.

ASITF merupakan bentuk nyata komitmen negara-negara ASEAN dalam memberantasan narkoba. Tujuan pembentukan ASIFT adalah sebagai wadah para penegak hukum untuk berkolaborasi, berkoordinasi, dan mengambil inisiatif untuk melakukan pelarangan lalu lintas peredaran gelap narkotika melalui titik-titik pemeriksaan pelabuhan internasional di kawasan ASEAN.

Pembentukan ASIFT juga sebagai cara dan jalan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama antarpenegak hukum ASEAN.

“Tingkat perdagangan narkoba di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan, karena itu meski tidak mudah, badan baru ini harus mampu membebaskan negara-negara ASEAN dari peredaran narkoba,” kata Wiranto dilansir Antara.

Selain upaya pemberantasan narkoba, Menko Polhukam juga mengajak para menteri negara sahabat untuk bersama-sama mengamankan wilayah perairan Asia Tenggara.

Pengamanan bersama perlu dilakukan mengingat banyaknya kasus perampokan dan penculikan di Laut Sulu, Filipina bagian selatan.

“Kami sangat prihatin dengan ancaman terhadap keamanan maritim dengan meningkatnya jumlah perampokan laut, pembajakan, dan penculikan di Laut Sulu” ujar Wiranto.

Selain itu, Indonesia juga meminta komitmen lebih dari negara-negara ASEAN dalam memberantas penangkapan ikan ilegal yang terjadi hampir merata di seluruh perairan Tanah Air.

“Sebagai negara anggota maritim terbesar ASEAN dengan potensi maritim yang luas, Indonesia akan terus menegakkan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal untuk memastikan kelestarian sumber daya laut kami” kata Wiranto. (ant/zha/ipg)