Revisi UU Pemilu Harus Bisa Merespon Masa Kini dan Yang Akan Datang

Pembahasan revisi Undang-undang (UU) Pemilu untuk Pemilu serentak 2019 tentu membutuhkan aturan main (regulasi) yang baik, jangka panjang, adil, berkualitas, dan bukan untuk jangka pendek.

Aturan tersebut harus bisa merespon masa kini dan masa mendatang. Karena itu revisi ini harus menjadi perhatian serius, agar kodifikasi UU politik yang dihasilkan menjawab tantangan politik kini dan mendatang.

Demikian disampaikan Ida Fauziyah Ketua Fraksi PKB DPR RI saat membuka diskusi “RUU Pemilu” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Mengingat tahapan pemilu sudah akan dimulai pada awal tahun 2017 mendatang, maka FPKB meminta pembahasan UU pemilu itu selesai pada akhir tahun 2016.

“Juga jangan sampai ada UU pemilu yang tumpang-tindih, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara UU yang lain. KPU pun dalam menjalankan tugasnya di lapangan tidak akan kebingungan,” ujar Ida Fauziyah.

Dia berharap ada semacam UU yang menjadi panduan besar (road map) untuk 20 sampai 50 tahun ke depan, sehingga setiap pemilu tidak selalu disibukkan dengan pembahasan UU.

“Jadi, paket UU pemilu akan menjadi acuan untuk pemilu 2019 dan seterusnya. Sebab, merumuskan urusan sendiri itu lebih rumit dibanding ngurus orang lain,” kata dia.

Yang terpenting kata Ida Fauziyah, paket UU pemilu ini harus menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Karena itu pemerintah harus segera sampaikan draft ke DPR RI dan FPKB sudah siap menghasilkan paket yang berkualitas dari 600 daftar inventarisasi masalah (DIM) tersebut. (faz)