Pemerintah Jawa Timur terus mematangkan pembangunan beberapa bandara baru diantaranya adalah Bandara Internasional Purboyo yang ada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang serta Bandara Tulungagung.
“Memang kita usulkan di Jatim ada bandara internasional baru. Kita usulkan ke Pak Menhub (Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, red) agar Tulungagung menjadi pertimbangan selain Malang,” kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Selasa (27/9/2016).
Menurut Soekarwo, dari dua usulan ini, Menteri Perhubungan ternyata langsung merespon dan bahkan Bandara Tulungagung akan dimasukkan menjadi kajian utama. “Saya tidak tahu pertimbangannya apa. Mungkin hasil istikhorohnya di sana (Tulungagung),” katanya sambil tertawa.
Selama ini, usulan pembangunan Bandara Tulungagung sebenarnya datang belakangan. Sedangkan untuk Bandara Purboyo usulannya sudah terlebih dulu bahkan beberapa kali sudah digelar pertemuan untuk membahas pembangunan bandara Purboyo. Apalagi, lokasi tanah yang akan digunakan juga telah disetujui pemiliknya dalam hal ini TNI Angkatan Laut.
“Kalau di Purboyo itu lahan sudah siap. Luasnya mencapai 4.700 hektare milik TNI yang siap dibangun. Tapi soal pembangunan bandara ini saya serahkan ke Pak Presiden dan Pak Menhub,” kata mantan Sekdaprov Jawa Timur ini.
Sementara itu, rencana pembangunan bandara di Tulungagung juga langsung ditindaklanjuti Kemenhub, dengan melakukan kajian lokasi rencana pendirian bandara pada Kamis 15 September lalu.
Dalam riset lapangan itu, Direktur Bandara Kementerian Perhubungan mengajak empat personel lain, yang terdiri atas Inspektur Aerodrome, perwakilan Angkasa Pura I, masing-masing Direktur Teknik, Direktur Operasional, Kepala Perencanaan dan Kinerja Perusahaan.
Meski belum final, namun tim riset Kemenhub menyatakan lokasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dianggap paling representatif dibanding kawasan lain yang diusulkan. Seperti Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Madiun.
Sebelumnya, rencana pendirian bandara di Tulungagung sendiri mengemuka setelah Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek bersama tujuh kepala daerah di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun memberikan surat pernyataan terbuka kepada Luhut Binsar Pandjaitan, yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Mereka menuntut pembukaan jalur udara di wilayah mereka agar bisa dilalui pesawat komersial.
Pembangunan bandara ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini terisolasi dari ruang udara. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan transportasi udara, selain Malang dan Surabaya, cukup tinggi di daerah ini. Apalagi, kini banyak dibangun objek wisata baru sehingga perlu didukung dengan hadirnya bandara baru. (fik/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
