Kualitas Air di Jatim Termasuk PR Berat Bappenas Setelah DKI Jakarta

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, kualitas air bersih di Jatim jadi pekerjaan rumah (PR) berat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) setelah DKI Jakarta.

“Pak Menteri Bappenas menyampai, antara lain bahwa PR air bersih kedua yang berat adalah Jawa Timur. Nomor satu DKI Jakarta, nomor dua Jawa Timur,” ujar Khofifah di Grahadi, Jumat (22/11/2019).

Dia sampaikan ini di hadapan Paguyuban Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jatim yang mengusulkan program Kuliah Kerja Nyata Kolaboratif Brantas Tuntas. Khofifah meminta, KKN menyasar masalah itu.

“Nanti kita akan menyiapkan detail plan, dari mana kita memulai KKN Kolaboratif ini. Monggo kita sisir, karena ini kolaborasi perguruan tinggi, kita sisir bagian mana yang harus dimulai dulu,” ujarnya.

Hasil pantauan Khofifah, sumber air PDAM di Mojokerto misalnya, sulit diakses karena sudah dipenuhi enceng gondok. Demikian halnya masalah pendangkalan sungai seperti yang terjadi di Surabaya.

“Di bawah jembatan sana (Jalan Pemuda) pendangkalan. Di belakang sini (Grahadi) juga pendangkalan. Di Kediri, kalau lewat jembatan, itu sudah tidak pendangkalan lagi, sudah jadi delta itu,” katanya.

Khofifah mengaku sering menemui tumbuhnya pepohonan di sejumlah sungai di Jawa Timur. Termasuk di Kediri, yang menurutnya bisa dibikin festival petik pisang di sungai.

“Karena saking banyaknya, saking panjangnya, dan saking lamanya pohon pisang di sepanjang sungai itu. Nah, menurut regulasi, enggak bisa Pemprov turun,” katanya.

Sekitar tiga minggu lalu, Khofifah sudah menanyakan ini kepada 10 Balai Besar Sungai yang ada. Juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tidak ada jawaban. Mosok negara ini tidak bisa menjawab masalah ini? Ada beberapa daerah, karena kita cerita soal Brantas, itu kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR,” ujarnya.

Khofifah sebenarnya ingin Pemprov Jatim bisa turut menangani itu secara bergotong royong dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kendalanya, seperti yang dia bilang, adalah regulasi.

“Kita berhadapan dengan regulasi yang kita belum ketemu solusinya sampai hari ini. Pendangkalan sudah luas. Ayo gotong royong. Ada solusi kalau sudah hujan intensitas tinggi,” ujarnya.

Karena itulah dia berharap, salah satu hasil KKN Kolaboratif Brantas yang ditawarkan Paguyuban PTN se-Jatim akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Salah satunya, adanya solusi bagaimana pemerintah provinsi bisa turut andil dalam menangani permasalahan-permasalahan kualitas air sungai di daerah, termasuk masalah-masalah yang sudah dia sebutkan.

“Mungkin nanti kita bisa bersama-sama merekomendasikan. Dari perguruan tinggi sama-sama bilang ke pemerintah pusat, rekomendasi hasil KKN kolaboratif ini tentang solusi masalah sungai,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan wisata air yang menyambung dari Surabaya sampai Mojokerto. Dia terinspirasi dari kapal-kapal di Pontianak.

“Siapa yang enggak senang. Sambil makan di atas kapal keliling Gresik-Mojokerto. Wisata air di Jatim ini, potensinya luar biasa. Memungkinkan kita bikin triangle (segitiga) baru,” katanya.

Selain keinginan-keinginan itu, Khofifah juga berharap KKN Kolaboratif nanti juga menyasar masalah sumber air di desa-desa yang menjadi langganan kekeringan. Sampai-sampai, ada pondok pesantren yang terdampak kekeringan karena tidak ada sumber air.

“Kebersamaan ini mimpi Jawa Timur. Bagaimana nanti ke depan kita bisa menyelesaikan masalah kekeringan, karena kemarin ada Pesantren yang sampai menggali 135 meter belum ketemu air,” ujarnya.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Pemprov Jatim untuk mengatasi masalah sungai ini, dia harapkan bisa meningkatkan kualitas air bersih di Jatim untuk turut menuntaskan PR besar Bappenas.(den/iss)