DPD RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Full Day School

Komite III DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali wacana sekolah sehari penuh (full day school) dan penerapan kurikulum 2013. Penolakan muncul dari sejumlah anggota Komite III DPD RI dalam rapat kerja dengan Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/10/2016).

DPD RI mempertanyakan mengenai kesiapan pelaksanaan full day school ini khususnya untuk sarana dan prasarana serta anggaran. Emma Yohana anggota Komite III DPD RI mengatakan, hingga saat ini masih banyak sekolah di daerah yang jauh dari harapan terutama untuk sarana dan prasarana, meskipun pemerintah telah memberikan porsi anggaran 20 persen.

“Udah dikasih porsi anggaran 20 persen saja masih banyak sekolah yang minim fasilitas, sementara full day school membutuhkan ruangan yang memadai, dari sisi anggaran sudah jelas anggaran bertambah. Ini perlu dipertimbangkan mengenai pengalokasian anggaran,” ujar senator asal Sumatera Barat ini.

Sementara itu, Fahira Idris Wakil Komite III DPD RI menilai dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus senantiasa komprehensif dan mampu menjelaskan latar belakang atau dasar dari wacana full day school ini.

“Kami mempertanyakan bagaimana konsep dan latar belakang dari wacana full day school ini, apakah Kemendikbud telah melakukan kajian komperhensif terkait dengan wacana ini?” ujar Senator asal DKI Jakarta ini.

Disisi lain, Darmayanti Lubis anggota Komite III lainnya mendukung penerapan full day school untuk menanamkan pendidikan karakter. Tetapi, dengan adanya kontradiksi yang muncul, dirinya ragu kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.

“Dengan adanya kontradiksi seperti sekarang ini, pemerintah perlu benar-benar mencermati apakan kebijakan full day school ini mendekatkan atau menjauhkan peserta didik dari keluarga?” ujar dia.

Menanggapi hal itu Muhadjir Effendy menegaskan revolusi mental dan pendidikan vokasi menjadi basis dari wacana full day school ini. Terkait polemik yang terjadi di masyarakat, menurut dia, full day school ini bukan berarti mewajibkan peserta didik seharian penuh berada disekolah dengan beban pelajaran yang berat

“Full day school ini bukan menambah mata pelajaran tetapi menambah aktivitas yang menggembirakan yang membuat anak-anak merasa kerasan di sekolah, dengan itu kami membuat semboyan kita jadikan sekolah menjadi rumah kedua,” kata dia.

Hal lain yang juga dibahas dalam rapat kerja ini adalah penerapan kurikulum 2013. Menurut dia, pada tahun 2015 terdapat kebijakan transisi ganda yaitu sekolah dapat menerapkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dalam rangka menuju kurikulum 2013.

“Kurikulum ini tidak dipersiapkan dengan memadai hingga di awal 2016 terdapat revisi berkelanjutan terhadap kurikulum 2013. Untuk itu pemerintah merasa perlu untuk melakukan pengkajian ulang menyangkut kurikulum tersebut,” kata Muhadjir.(faz/iss/ipg)