Jatim Butuh Rp7 Triliun untuk Kelola SMA/SMK

Pemerintah Jawa Timur harus menggelontorkan dana hingga Rp7 triliun untuk mengelola SMA dan SMK yang mulai 2017 mendatang akan dikelola secara penuh oleh pemerintah provinsi. Dana sebesar itu sudah termasuk untuk gaji guru serta biaya operasional sekolah dan pengelolaan aset sekolah.

“Saat ini sedang kita detailkan hitungannya, hitungan kasar sekitar Rp7 triliun yang harus kita keluarkan khusus untuk SMA dan SMK ini,” kata Fattah Jasin, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, Selasa (4/10/2016).

Fattah mengatakan, saat ini jumlah guru PNS SMA dan SMK se Jawa Timur mencapai 35.613 guru, dan sebanyak 9 ribu guru non PNS. Dengan pengambilalihan ini, maka gaji dan honor seluruh guru termasuk kepala sekolah serta perangkat lainnya harus diambilalih provinsi.

“Untuk yang PNS sudah ada alokasinya, tapi untuk yang non PNS ini harus diperjuangkan lagi agar dapat bantuan dari pusat,” kata Fattah.

Selain itu, untuk guru non PNS, pemerintah juga masih mengkaji dan menghitung ulang. Nantinya, gaji guru non PNS tidak akan sama antar daerah dan tetap akan mengacu pada gaji mereka sebelumnya.

Untuk daerah ring satu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan Gresik kemungkinan akan diberikan gaji tambahan sehingga besaran honor bulanan mereka akan lebih besar dibandingkan guru non PNS di kabupaten/kota lainnya.

“Anggaran Rp7 triliun ini nantinya tidak akan berasal dari berbagai pos anggaran mulai dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana ALokasi Khusus) serta BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Fattah Jasin.

Sekadar diketahui, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memang mengamanatkan untuk mengalihkan pengelolaan SMA dan SMK se Indonesia yang awalnya dikelola pemerintah kabupaten/kota diambilalih pemerintah provinsi. (fik)